.webp)
Iran menyerukan kepada Amerika Serikat (AS) agar mengakui kekalahannya. Hal ini diserukan Iran usai Presiden Donald Trump akan mendeklarasikan Selat Hormuz sebagai wilayah AS.
Hal itu diserukan oleh Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Iran Kazem Gharibabadi, seperti dilansir Press TV dan TRT World, Sabtu (15/8/2026). Ia menegaskan bahwa Washington-lah yang telah mengalami kekalahan dalam upaya memaksakan kehendak atas jalur perairan strategis tersebut.
"Terimalah kenyataan ini sekali dan untuk selamanya; sejauh ini, Anda telah mengalami kekalahan serius dan strategis," cetus Gharibabadi dalam pernyataan kepada AS via media sosial X pada Sabtu (15/8) pagi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Selat Hormuz adalah milik Iran, saat ini milik Iran, dan akan tetap menjadi milik Iran; selat ini hanya akan ditutup atau dibuka kembali atas perintah Iran," tegasnya.
"Dan selama Anda menolak untuk mengakui kenyataan soal kekalahan Anda dan terus terlena dalam delusi Anda, Iran akan terus memberlakukan blokade tersebut (di Selat Hormuz)," kata Wamenlu Iran tersebut dalam pernyataannya.
Selat Hormuz yang merupakan jalur pelayaran vital untuk pasokan minyak dan gas global, menjadi fokus perselisihan terbaru antara Iran dan AS yang berkonflik selama beberapa bulan terakhir.
Teheran menyatakan Selat Hormuz ditutup untuk merespons gelombang serangan AS bersama Israel yang dimulai pada akhir Februari lalu. Berbagai upaya diplomasi membahas pembukaan kembali jalur perairan strategis itu gagal membuahkan hasil konkret.
Trump Akan Akui Selat Hormuz
Trump semakin memperkeruh situasi dengan komentar terbarunya pada Jumat (14/8), yang mengatakan bahwa dirinya akan segera mendeklarasikan Selat Hormuz sebagai wilayah AS setelah mengalahkan Iran dalam perang. Dia juga menegaskan bahwa Angkatan Laut AS memberlakukan blokade total terhadap selat tersebut.
"Setelah kita selesai mengalahkan Iran, yang sedang mengalami kekalahan telak, saya akan segera mendeklarasikan Selat Hormuz sebagai wilayah Amerika Serikat," tegas Trump saat berbicara dalam kunjungan ke Akademi Kepolisian Nassau County yang baru di Garden City, New York.
Presiden AS itu juga menegaskan bahwa blokade AS terhadap Selat Hormuz akan tetap diberlakukan, sembari menyatakan bahwa "tidak ada kapal yang bisa melintasi kecuali jika kita mengizinkannya".
Gharibabadi, saat menanggapi pernyataan terbaru Trump itu, menegaskan bahwa Selat Hormuz tidak akan bisa direbut begitu saja.
"Selat Hormuz tidak bisa direbut hanya melalui sebuah cuitan atau dengan kapal induk, ataupun dengan mengeluarkan perintah, atau dengan menyampaikan pidato kampanye pemilu," tegas Gharibabadi dalam pernyataannya.
"Iran tidak terintimidasi oleh ancaman-ancaman dan tidak ciut nyalinya dalam menghadapi aksi unjuk kekuatan," ucap Gharibabadi dalam pernyataan terpisah via media sosial X pada Jumat (14/8) waktu setempat.
Trump Minta Kapal Induk AS Setop Pakai Sistem Canggih
Donald Trump memerintahkan agar kapal-kapal induk AS di masa depan tidak lagi menggunakan sistem canggih untuk meluncurkan jet tempur. Trump mencetuskan agar kapal induk AS kembali menggunakan teknologi pelontar versi lama yang telah "teruji".
Perintah Trump tersebut dinilai justru dapat meningkatkan biaya militer secara drastis. Apa alasannya?
Perintah Trump itu, seperti dilansir AFP, Sabtu (15/8/2026), diumumkan sebagai bagian dari memorandum kepresidenan soal keamanan nasional untuk "memperbaiki masalah kritis jangka panjang dalam program pembuatan dan perbaikan kapal Angkatan Laut, dan memulihkan kapasitas dan persaingan dalam basis industri maritim".
Angkatan Laut AS telah mendominasi lautan sejak Perang Dunia II. Namun konflik-konflik terkini, termasuk perang melawan Iran, telah menyoroti masalah terkait kapal-kapal yang menua dan proses pengadaan yang memakan waktu lama.
Trump menyayangkan kondisi "basis industri pembuatan kapal yang mengalami kemunduran", yang menurutnya telah menyebabkan proses pembuatan dan perbaikan kapal perang menjadi lebih lambat dan lebih mahal.
Perintah terbaru Trump ini menginstruksikan Pentagon atau Departemen Pertahanan AS untuk menyusun rencana penggantian Sistem Peluncuran Pesawat Elektromagnetik (EMALS) dan Lift Senjata Canggih (Advanced Weapons Elevators) dengan sistem uap dan hidrolik pada kapal induk AS yang akan datang.
Kapal pertama yang akan terdampak perintah itu adalah USS Doris Miller, kapal induk keempat dari kelas Gerald R Ford, yang dijadwalkan rampung pada tahun 2034 mendatang.
Perubahan sistem pelontar ini, menurut laporan media terkemuka AS Wall Street Journal (WSJ), diperkirakan akan memakan biaya miliaran dolar Amerika. Selain itu, pengoperasian dan pemeliharaan sistem uap juga akan membutuhkan lebih banyak personel.
General Atomics, perusahaan yang memenangkan kontrak pembuatan sistem pelontar elektromagnetik untuk USS Doris Miller, menyatakan bahwa keputusan untuk beralih sistem itu "perlu dipertimbangkan kembali secara cermat".
Iran Belum Putuskan Lanjut Berunding
Iran menegaskan bahwa pihaknya belum memutuskan untuk melanjutkan kembali negosiasi dengan Amerika Serikat (AS). Teheran mengatakan bahwa komunikasi yang terus terjalin dengan para mediator, seperti Qatar dan Pakistan, tidak bisa ditafsirkan sebagai berlanjutnya negosiasi.
Menteri Luar Negeri (Menlu) Iran, Abbas Araghchi, seperti dilansir Reuters dan Anadolu Agency, Sabtu (15/8/2026), menepis laporan yang menyebutkan bahwa gencatan senjata 60 hari berdasarkan memorandum Islamabad memerlukan perpanjangan.
Memorandum Islamabad merujuk pada nota kesepahaman yang disepakati oleh Teheran dan Washington pada Juni lalu, dengan dimediasi oleh Pakistan.
"Apa yang tercantum dalam memorandum Islamabad adalah mengakhiri perang, bukan gencatan senjata," kata Aragchi kepada kantor berita ISNA.
"Amerika Serikat telah melanggar memorandum tersebut, dan pertempuran kembali berlanjut. Oleh karena itu, tidak ada gencatan senjata 60 hari yang perlu diperpanjang," tegas Menlu Iran tersebut.
Dijelaskan oleh Araghchi bahwa periode 60 hari yang disebutkan dalam Memorandum Islamabad itu dimaksudkan sebagai rentang waktu untuk negosiasi guna mencapai kesepakatan akhir, bukan sebagai durasi gencatan senjata.
"Baik Qatar maupun Pakistan terus bertukar pesan dan menjalin komunikasi dengan kami, tetapi hal itu tidak berarti adanya negosiasi," ujarnya.
"Belum ada keputusan yang diambil untuk melanjutkan kembali pembicaraan dengan Amerika Serikat," ucap Araghchi memberikan penegasan.
