.webp)
Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mencabut visa Duta Besar Brasil di Washington DC, Maria Luiz Ribeiro Viotti. Pencabutan visa ini dipicu oleh perselisihan diplomatik yang terjadi antara Washington dan Brasilia beberapa waktu terakhir.
Dituturkan seorang juru bicara Departemen Luar Negeri AS, seperti dilansir Anadolu Agency, Rabu (5/8/2026), bahwa langkah itu merupakan langkah balasan AS setelah Brasil menolak untuk memberikan visa kepada dua diplomat Amerika dan menunda persetujuan terhadap calon Dubes yang diajukan Washington.
"Ini merupakan tindakan timbal balik. Jika Duta Besar tersebut meninggalkan negara ini, maka dia harus mengajukan permohonan visa kembali," kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami terus berkomunikasi dengan pemerintah Brasil selama berminggu-minggu dan telah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada pemerintah Brasil untuk melakukan langkah yang tepat, namun mereka terus menunda-nunda dan mengulur waktu," ucap juru bicara tersebut.
Ditegaskan oleh juru bicara tersebut bahwa pembatalan visa itu tidak sama dengan langkah menetapkan persona non grata (PNG) kepada Dubes Brasil. Namun juru bicara itu mengisyaratkan jika AS dapat mengambil langkah lebih lanjut.
Persona non grata merupakan istilah diplomatik yang menyatakan bahwa seseorang tidak lagi diterima di suatu negara.
"Ini bukan status PNG, meskipun opsi diplomatik tambahan masih terbuka jika pemerintah Brasil terus menunda, atau jika mereka menolak, untuk memberikan agrément," ucap juru bicara Departemen AS itu, menggunakan istilah diplomatik untuk persetujuan resmi dari negara tuan rumah kepada duta besar atau diplomat asing sebelum mereka dilantik secara resmi.
"Presiden Trump memiliki hak untuk menentukan siapa yang mewakili rakyat dan kepentingan Amerika di seluruh dunia... Kami menolak segala upaya negara untuk mencampuri proses domestik kami," tegasnya.
Laporan Reuters yang mengutip pejabat senior Departemen Luar Negeri AS menambahkan bahwa visa Dubes Brasil akan dipulihkan jika perselisihan diplomatik berhasil diselesaikan.
Situasi ini merupakan perkembangan terbaru dalam perselisihan sejak lama antara Trump dan Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva. Pemerintahan Trump menuduh pemerintahan Lula da Silva melakukan penyensoran terhadap kaum konservatif atau memihak untuk merugikan mereka dalam proses peradilan.
Otoritas Brasil menolak apa yang mereka anggap sebagai upaya AS mempengaruhi politik Amerika Latin demi kepentingan kaum konservatif.
Bulan lalu, otoritas Brasil menolak untuk memberikan visa kepada Asisten Menteri Luar Negeri AS untuk Urusan Demokrasi, HAM, dan Ketenagakerjaan, Riley Barnes, dan Wakil Asisten Menteri Samuel Samson atas kekhawatiran mereka dapat mencampuri pilpres Brasil pada Oktober mendatang.
Washington menolak tuduhan tersebut, dengan menjelaskan bahwa para pejabat itu berencana membahas integritas pemilu, kebebasan beragama, dan kebebasan berekspresi bersama para pejabat Brasil serta perwakilan masyarakat sipil.
Saksikan Live DetikPagi:
Tonton juga video "Trump Beri Peringatan Terakhir untuk Iran Sebelum 'Dipenggal'"
