.webp)
Kelompok Hamas menyatakan bahwa kesepakatan yang baru diumumkan untuk mengakhiri perang Gaza hanya mencakup pengumpulan senjata berat milik kelompoknya. Hamas menegaskan bahwa pengumpulan senjata itu bukan berarti kelompoknya meninggalkan perlawanan.
Perwakilan Hamas di Iran, Khaled Qaddoumi, seperti dilansir Press TV, Senin (3/8/2026), menjelaskan pandangan kelompok yang bermarkas di Jalur Gaza itu terhadap kesepakatan yang baru diumumkan, yang oleh berbagai laporan media internasional digambarkan sebagai kesepakatan "perlucutan senjata Hamas".
Qaddoumi menyebut kesepakatan baru itu merupakan proses bersyarat yang dipimpin oleh pihak Palestina, dengan ketentuan bahwa rezim Israel harus memenuhi kewajibannya berdasarkan kesepakatan tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tidak ada pembicaraan soal penyerahan atau pelepasan senjata. Hal spesifik yang kami tawarkan adalah pembahasan mengenai pengumpulan atau penyimpanan senjata berat di bawah otoritas administratif Palestina -- pengalihan dari faksi-faksi Palestina kepada otoritas Palestina. Tidak ada pihak lainnya, selain otoritas Palestina, yang memiliki peran dalam persoalan ini," tegas Qaddoumi dalam wawancara dengan Press TV.
Pernyataan itu disampaikan setelah Hamas mengonfirmasi secara publik bahwa kelompoknya telah menyetujui kesepakatan bertahap, yang bertujuan mengakhiri sepenuhnya perang Gaza.
Kesepakatan yang diumumkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump itu, menurut Qaddoumi, menguraikan proses bertahap di mana persenjataan berat, lokasi produksi militer, gudang senjata, dan infrastruktur terowongan akan diinventarisasi dan disimpan di bawah Komite Nasional Palestina, dengan pasukan Israel secara bertahap menarik diri dari wilayah Gaza.
Tel Aviv belum secara terbuka mengomentari kesepakatan itu. Sementara Hamas menegaskan bahwa tidak ada ketentuan terkait persenjataan mereka yang dapat diimplementasikan, kecuali Israel terlebih dahulu memenuhi kewajibannya sendiri berdasarkan kesepakatan tersebut.
"Langkah ini bergantung pada pemenuhan dan implementasi bagian lainnya dari kesepakatan oleh Israel, termasuk penarikan pasukannya, pembukaan perlintasan perbatasan, masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza, dan penghentian total genosida," kata Qaddoumi dalam wawancara tersebut.
Dia menambahkan bahwa Israel juga harus mengizinkan Komite Nasional Palestina untuk memasuki Jalur Gaza guna mengelola urusan sipil, mengawasi rekonstruksi, dan mempersiapkan "proses pemilu politik yang pada akhirnya akan mengarah pada negara Palestina yang merdeka".
"Hanya dalam kerangka kerja dan sesuai dengan tolok ukur tersebut, pembicaraan mengenai senjata dapat dilakukan. Di luar itu, tidak ada yang namanya perlawanan melepaskan senjatanya," ujar Qaddoumi.
Lebih lanjut, Qaddoumi menepis kekhawatiran di kalangan Palestina bahwa hal itu dapat melemahkan kemampuan Gaza untuk membela diri dari agresi eksternal di masa depan. "Ini bukan pelepasan senjata. Ini bukan langkah terisolasi. Ini bukan penarikan diri dari, atau kemunduran dari, konsep perlawanan," tegasnya.
Dia menegaskan bahwa perlawanan, dalam segala bentuk dan dengan segala cara, merupakan "hak inheren setiap bangsa yang hidup di bawah pendudukan -- terutama rakyat Palestina, yang telah hidup di bawah pendudukan selama hampir satu abad".
"Mereka berhak membela diri dengan cara apa pun yang mereka anggap tepat, termasuk perlawanan bersenjata," tandas Qaddoumi.
Lihat juga Video: 18 Warga Palestina Tewas dalam Serangan Israel ke Gaza
