Kelompok Hamas mengumumkan pembubaran pemerintahan mereka yang berkuasa di Jalur Gaza selama hampir dua dekade terakhir. Pembubaran ini akan membuka jalan bagi komite teknokratis Palestina untuk menjalankan pemerintahan sipil di Jalur Gaza.
Langkah ini menandai perubahan politik yang signifikan bagi Hamas, yang telah menguasai Jalur Gaza sejak para anggotanya merebut kembali dari gerakan saingannya, Fatah, pada tahun 2007 silam.
Sejak gencatan senjata dengan Israel diberlakukan di Jalur Gaza pada Oktober tahun lalu, Hamas telah berulang kali menyatakan kesiapan mereka untuk mundur dari urusan pemerintahan sehari-hari. Namun, masalah pelik mengenai perlucutan senjata masih belum terselesaikan juga hingga saat ini.
"Ketua komite darurat pemerintah, Mohammed al-Farra, telah resmi mengajukan pengunduran diri. Ia juga memutuskan untuk membubarkan komite tersebut guna memfasilitasi transisi administratif dan pemerintahan ke Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG)," kata Ismail al-Thawabta, kepala kantor media pemerintah Hamas, seperti dikutip kantor berita AFP, Senin (6/7/2026).
"Gerakan ini telah memutuskan untuk membubarkan komite pemerintahan Gaza dan menunjuk sosok yang dapat diterima secara nasional untuk mengawasi kinerja komite tersebut hingga Komite Nasional untuk Administrasi Gaza secara resmi mengambil alih tanggung jawab," kata salah satu pejabat Hamas kepada AFP.
Kantor media Hamas di Gaza menyatakan akan menggelar "konferensi pers penting" pada Senin (6/7) waktu setempat, tanpa memberikan rincian lebih lanjut.
Seorang pejabat Hamas lainnya mengatakan bahwa kelompoknya telah memberi tahu faksi-faksi Palestina lainnya tentang langkah tersebut dalam pertemuan baru-baru ini di Kairo, Mesir.
(nvc/nvc)