.webp)
Australia dan Vanuatu menandatangani pakta ekonomi dan keamanan yang komprehensif pada Senin (29/6) waktu setempat. Pakta tersebut melarang pendirian pangkalan militer asing apa pun di Vanuatu, yang merupakan negara kepulauan Pasifik.
Vanuatu berada di pusat persaingan strategis antara Australia, salah satu sekutu Amerika Serikat (AS) di Pasifik Selatan, dan China dalam memperebutkan pengaruh. Canberra telah menyatakan kekhawatiran bahwa Beijing berupaya membangun kehadiran keamanan permanen di kawasan tersebut.
Perjanjian yang baru saja ditandatangani itu, seperti dilansir AFP dan Reuters, Senin (29/6/2026), memuat komitmen Australia untuk memberikan dukungan ekonomi yang lebih besar bagi Vanuatu, yang diketahui memiliki China sebagai kreditur luar negeri terbesarnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Canberra sebelumnya telah mengumumkan pendanaan sebesar AUS$ 500 juta (Rp 6,1 triliun) dalam jangka waktu 10 tahun guna mendukung pakta yang disebut sebagai "Perjanjian Nakamal" tersebut.
Perjanjian tersebut juga mencegah kekuatan militer asing mendirikan pangkalan di sana. Tidak hanya itu, menurut pakta tersebut, Vanuatu juga mengakui Australia sebagai "mitra utama di bidang kepolisian yang telah terjalin lama".
China diketahui telah menjalin kerja sama kepolisian dengan Vanuatu tahun 2023 dan telah menyumbangkan berbagai peralatan, termasuk drone, kapal patroli, dan kendaraan polisi, kepada kepolisian negara tersebut.
"Kesepakatan ini mencerminkan keputusan berdaulat Vanuatu untuk tidak mengizinkan wilayahnya digunakan bagi pangkalan atau infrastruktur militer asing mana pun, dan memastikan bahwa infrastruktur vital Vanuatu tetap bebas dari militerisasi," kata Perdana Menteri (PM) Australia, Anthony Albanese, dalam konferensi pers bersama PM Vanuatu Jotham Napat yang digelar usai penandatanganan di Canberra.
Kesepakatan ini seharusnya diteken pada September tahun lalu, namun ditunda setelah Napat menyatakan bahwa mitra koalisinya mengkhawatirkan pakta tersebut akan membatasi kemampuan Vanuatu untuk mendapatkan pendanaan asing untuk infrastrukturnya.
China yang menjadi kreditur luar negeri terbesar bagi Vanuatu, telah menyalurkan pinjaman melalui bank-bank China untuk membiayai kontraktor Beijing dalam pembangunan berbagai proyek infrastruktur utama, termasuk kompleks kantor kepresidenan, gedung parlemen, dan jaringan jalanan di negara tersebut.
Angkatan Laut China juga telah berulang kali singgah di pelabuhan Vanuatu. Bahkan Beijing mendanai perluasan dermaga di Luganville, yang dulunya merupakan pangkalan militer terbesar AS di Pasifik Selatan. Hal-hal itu memicu kekhawatiran di Canberra dan Washington bahwa China menginginkan pangkalan di Vanuatu.
Simak juga Video: PM Albanese Tawarkan Perwira RI Bisa Dinas di Militer Australia
