.webp)
Negara-negara di kawasan Teluk menolak rencana penerapan tarif di Selat Hormuz oleh Iran. Negara-negara Teluk menyerukan navigasi yang aman dan bebas.
Dirangkum detikcom, Rabu (29/4/2026), para pemimpin negara anggota Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) kompak menolak pungutan tarif apa pun terhadap kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz. GCC mengatakan jalur perairan strategis itu harus bebas.
Pelayaran melalui Selat Hormuz telah terganggu Amerika Serikat (AS) dan Israel memulai perang terhadap Iran. Perang itu telah berlangsung sejak 28 Februari 2026.
Langkah Teheran membatasi perlintasan kapal di jalur perairan vital itu telah mengguncang pasar energi global. Langkah itu juga meningkatkan kekhawatiran akan kerusakan ekonomi yang berkepanjangan.
Selat Hormuz merupakan jalur vital. Selat itu biasanya dilalui sekitar seperlima pasokan minyak dunia dan menjadi salah satu fokus perselisihan terbaru antara Iran dan AS.
Militer Washington telah membalas blokade Iran. AS memberlakukan blokade laut terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran.
Namun, Iran justru semakin memperketat cengkeramannya terhadap Selat Hormuz. Iran memerintahkan kapal-kapal untuk mengatur pembayaran di muka sebagai tarif melewati Selat Hormuz.
Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) telah menjaga selat tersebut. Kapal-kapal diminta membayar dengan mata uang kripto atau mata uang China, Yuan.
Negara-negara Teluk kemudian mengggelar pertemuan konsultatif di Jeddah, Arab Saudi. Dilansir Anadolu Agency, Rabu (29/4/2026), para pemimpin negara anggota GCC menegaskan penolakan terhadap pungutan tarif di Selat Hormuz.
Sekretaris Jenderal GCC Jasem Mohamed Albudaiwi negara-negara Teluk juga menolak penutupan Selat Hormuz oleh Iran. Mereka menyebut langkah Teheran tersebut sebagai tindakan ilegal.
Albudaiwi mengatakan pemimpin negara-negara Teluk memerintahkan langkah cepat untuk membangun jalur pipa minyak dan gas bersama. Mereka juga hendak membangun sistem peringatan dini demi menangkal rudal balistik di kawasan tersebut.
Penolakan GCC itu disampaikan setelah baru-baru ini, Wakil Ketua Parlemen Iran, Hamidreza Hajibabaei, mengungkapkan pemerintahannya telah menerima pendapatan pertama dari pungutan tarif yang dikenakannya bagi kapal-kapal yang melintas di Selat Hormuz.
"Pendapatan pertama yang diterima dari tol Selat Hormuz telah disetorkan ke rekening Bank Sentral," kata Hajibabaei, seperti dikutip kantor berita Iran, Tasnim dan dilansir AFP.
Namun, dia tidak menyebut besaran jumlah 'pendapatan' yang diterima Iran tersebut. Media Iran lainnya juga menyampaikan pernyataan yang sama, tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut.
Perang di Iran sendiri belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Pembicaraan antara AS dan Iran di Pakistan tak menghasilkan kesepatakan apapun.
Di sisi lain, Presiden AS Donald Trump telah meminta militer AS memperpanjang blokade pelabuhan Iran. Trump disebut menganggap risiko blokade lebih rendah daripada melanjutkan pengeboman.
"Dia (Trump) menilai bahwa pilihan-pilihan lainnya -- melanjutkan pengeboman atau meninggalkan konflik -- memberikan risiko lebih besar daripada mempertahankan blokade," kata para pejabat AS yang dikutip WSJ dalam laporannya pada Selasa (28/4).
