Kelompok Hamas menegaskan bahwa pembicaraan tentang masa depan Gaza harus dimulai dengan penghentian total "agresi" Israel. Hal ini disampaikan setelah Board of Peace (Dewan Perdamaian) bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, bertemu untuk pertama kalinya.
"Setiap proses politik atau setiap pengaturan yang dibahas mengenai Jalur Gaza dan masa depan rakyat Palestina kami, harus dimulai dengan penghentian total agresi, pencabutan blokade, dan jaminan hak-hak nasional sah rakyat kami, yang pertama dan terpenting adalah hak mereka atas kebebasan dan penentuan nasib sendiri," kata Hamas dalam sebuah pernyataan, dilansir kantor berita AFP, Jumat (20/2/2026).
Dewan Perdamaian mengadakan sesi perdana pertemuannya di Washington pada hari Kamis (19/2) waktu setempat, dengan sejumlah negara menjanjikan uang dan personel untuk membangun kembali Gaza yang hancur akibat perang.
Namun, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bersikeras bahwa Hamas harus melucuti senjata sebelum rekonstruksi Gaza dimulai.
"Kami sepakat dengan sekutu kami, AS, bahwa tidak akan ada rekonstruksi Gaza sebelum demiliterisasi Gaza," kata Netanyahu.
Pemimpin Israel itu tidak menghadiri pertemuan di Washington tersebut, tetapi diwakili oleh menteri luar negerinya, Gideon Saar.
Trump mengatakan beberapa negara, sebagian besar di Teluk, telah menjanjikan dana lebih dari tujuh miliar dolar AS untuk membangun kembali wilayah Palestina tersebut.
Indonesia akan mengirimkan pasukan ke Gaza dan mengambil peran sebagai wakil komandan dalam Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) yang baru dibentuk.
(ita/ita)