Pemerintah Ukraina menyetujui rencana penegakan gencatan senjata secara bertingkat, yang akan melibatkan sekutu-sekutunya di Eropa dan juga Amerika Serikat (AS). Hal ini terungkap menjelang pembicaraan antara Ukraina dan Rusia untuk mengakhiri perang yang terus berkecamuk selama empat tahun terakhir.
Dalam kesepakatan itu, seperti dilansir Reuters, Selasa (3/2/2026), Ukraina dengan sekutu-sekutu Baratnya menyetujui mekanisme di mana setiap pelanggaran terus-menerus oleh Rusia terhadap perjanjian gencatan senjata di masa mendatang, akan memicu respons militer gabungan dari Eropa dan AS.
Kesepakatan itu dilaporkan oleh media terkemuka Financial Times, yang mengutip sumber-sumber yang memahami pembicaraan mengenai isu tersebut. Reuters tidak dapat segera memverifikasi laporan tersebut.
Sejauh ini belum ada kesepakatan gencatan senjata yang disetujui kedua negara yang berkonflik. Namun, rencana penegakan gencatan senjata itu telah dibahas beberapa kali pada Desember 2025 dan Januari lalu, antara para pejabat Ukraina, Eropa, dan AS.
Rencana tersebut, menurut laporan Financial Times, akan melibatkan respons bertingkat untuk setiap pelanggaran terhadap gencatan senjata yang nantinya disepakati antara Ukraina dan Rusia.
Para utusan dari Kyiv, Moskow, dan Washington dijadwalkan menggelar pertemuan di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, pada Rabu (4/2) dan Kamis (5/2) mendatang, untuk melakukan pembicaraan yang bertujuan mengakhiri perang.
Sesuai proposal, sebut Financial Times dalam laporannya, setiap pelanggaran gencatan senjata oleh Rusia akan memicu respons dalam waktu 24 jam, yang dimulai dengan peringatan diplomatik dan, jika diperlukan, melibatkan tindakan oleh militer Ukraina untuk menghentikan pelanggaran tersebut.
(nvc/ita)