.webp)
Komite Nobel Norwegia mengomentari langkah pemimpin oposisi Venezuela, Maria Corina Machado, menghadiahkan Nobel Perdamaian kepada Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Trump mengancam tarif perdagangan terhadap negara-negara yang tidak mendukung rencananya mengambil alih Greenland.
Komite Nobel Norwegia menegaskan bahwa Hadiah Nobel Perdamaian tidak dapat dipisahkan dari orang yang memenangkannya. Sedangkan Pusat Perdamaian Nobel menegaskan bahwa "sebuah medali dapat berpindah tangan, tetapi gelar peraih Nobel Perdamaian tidak dapat diubah".
Sementara itu, ancaman tarif ini menjadi taktik tekanan terbaru dari Trump ketika dia meningkatkan upayanya untuk menguasai Greenland. Presiden AS ini bahkan mengancam akan mewujudkan ambisinya sejak lama itu dengan cara militer, jika diperlukan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain berita tersebut, berikut ini berita-berita internasional yang menarik perhatian pembaca detikcom, hari ini, Sabtu (17/1/2026):
- Oposisi Venezuela Hadiahkan Nobel ke Trump, Komite Nobel Tegaskan Hal Ini
Komite Nobel Norwegia mengomentari langkah kontroversial pemimpin oposisi Venezuela, Maria Corina Machado, yang menghadiahkan Nobel Perdamaian yang diterimanya tahun 2025 lalu kepada Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.
Machado menyerahkan medali Nobel Perdamaian yang diterimanya, yang ditempatkan dalam bingkai khusus, kepada Trump saat keduanya bertemu di Gedung Putih pada Kamis (15/1). Trump yang sejak lama mendambakan Nobel Perdamaian, terlihat sangat bahagia dengan hadiah Machado tersebut.
Komite Nobel Norwegia dalam tanggapannya, seperti dilansir AFP, Sabtu (17/1/2026), menegaskan bahwa Hadiah Nobel Perdamaian tidak dapat dipisahkan dari orang yang memenangkannya.
- Trump Ancam Tarif ke Negara yang Tolak Rencana AS Kuasai Greenland
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengancam akan mengenakan tarif perdagangan terhadap negara-negara yang menolak, atau tidak mendukung, rencananya untuk mengambil alih Greenland, pulau strategis di Arktik yang merupakan wilayah otonomi Denmark, sekutu NATO.
"Saya mungkin akan mengenakan tarif ke negara-negara, jika mereka tidak setuju dengan (rencana mengambil alih) Greenland, karena kita membutuhkan Greenland untuk keamanan nasional," kata Trump dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP, Sabtu (17/1/2026).
"Saya mungkin akan melakukan hal itu," tegas Trump, saat berbicara dalam diskusi meja bundar membahas isu kesehatan di Gedung Putih, Jumat (16/1).
- Panas! Dubes AS-Iran Cekcok di Dewan Keamanan PBB
Amerika Serikat (AS) dan Iran terlibat cekcok dalam forum Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) saat membahas situasi unjuk rasa di negara Syiah tersebut. Washington menepis tuduhan Teheran soal unjuk rasa yang melanda Iran sebagai "konspirasi asing" yang melibatkan AS.
Iran pun menuding AS telah menggunakan "kebohongan" dan "distorsi fakta" untuk menyembunyikan keterlibatan dalam unjuk rasa yang diwarnai kerusuhan di wilayahnya.
Duta Besar AS untuk PBB, Mike Waltz, seperti dilansir Reuters, Sabtu (17/1/2026), menyampaikan bantahan atas tuduhan Iran bahwa unjuk rasa di negara tersebut merupakan "konspirasi asing untuk memberikan pendahuluan bagi aksi militer".
- Rusia Anggap Greenland Bagian dari Wilayah Denmark
Rusia menyebut situasi terkini di sekitar Greenland sebagai situasi yang "sangat kontroversial", saat ambisi Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk menguasai pulau strategis di kawasan Arktik itu mendorong negara-negara Eropa untuk mengerahkan pasukan ke wilayah otonomi Denmark tersebut.
Kremlin, atau kantor kepresidenan Rusia, dalam pernyataannya, seperti dilansir kantor berita Anadolu Agency, Sabtu (17/1/2026), mengakui status hukum Greenland sebagai bagian dari Denmark.
"Kami berangkat dari pemahaman bahwa Greenland adalah wilayah Kerajaan Denmark," kata juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, kepada wartawan dalam konferensi pers pada Jumat (16/1) waktu setempat.
- Demo Iran Mulai Mereda, Korban Tewas Capai 3.428 Orang
Unjuk rasa antipemerintah yang melanda Iran, selama seminggu terakhir, mulai mereda setelah penindakan keras oleh pemerintah di tengah pemadaman akses internet. Jumlah korban tewas akibat penindakan keras oleh otoritas Teheran dilaporkan kembali bertambah menjadi lebih dari 3.000 orang.
Aksi protes yang dipicu oleh keluhan kondisi ekonomi yang semakin sulit ini dimulai dengan unjuk rasa di area bazaar Teheran pada 28 Desember tahun lalu, sebelum berkembang menjadi gerakan massa yang lebih luas menuntut penghapusan sistem ulama yang telah memerintah Iran sejak revolusi tahun 1979 silam.
Orang-orang mulai turun ke jalanan di kota-kota besar Iran pada 8 Januari lalu, tetapi otoritas setempat segera memberlakukan pemadaman akses internet yang telah berlangsung selama lebih dari seminggu dan menurut para aktivis, bertujuan menutupi skala penindasan yang terjadi.
