.webp)
Protes anti pemerintah di Iran semakin memanas. Sejauh ini dilaporkan 2.000 orang tewas dalam aksi demo besar-besaran beberapa hari terakhir.
Dilansir Al Arabiya dan Reuters, Selasa (13/1/2026), ribuan orang tewas itu dilaporkan pejabat Iran yang tak disebutkan namanya. Dia menyalahkan para "teroris" atas kematian warga sipil dan personel keamanan tersebut.
Untuk diketahui, Iran diguncang gelombang protes sejak 28 Desember lalu di area Grand Bazaar Teheran ketika para demonstran, yang sebagian besar pedagang dan pemilik toko, memprotes soal memburuknya kondisi ekonomi, dengan mata uang Rial Iran mengalami depresiasi tajam. Aksi protes meluas ke beberapa kota lainnya dan berkembang menjadi gerakan lebih luas yang menantang pemerintahan teokratis yang berkuasa di Iran sejak revolusi tahun 1979 silam.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Beberapa hari terakhir, aksi demo di Iran marak diwarnai kerusuhan dan kekerasan. Sementara itu, kepala hak asasi manusia PBB mengaku terkejut dengan meningkatnya kekerasan oleh pasukan keamanan Iran terhadap para demonstran. Dia menegaskan kekerasan tersebut tidak boleh berlanjut.
"Siklus kekerasan mengerikan ini tidak dapat berlanjut. Rakyat Iran dan tuntutan mereka untuk keadilan, kesetaraan, dan kebenaran harus didengar," kata Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk dalam sebuah pernyataan yang dibacakan oleh juru bicara kantor hak asasi manusia PBB, Jeremy Laurence.
Kelompok HAM yang berbasis di Amerika Serikat (AS), Human Rights Activists News Agency (HRANA), seperti dilansir Associated Press, Selasa (13/1/2026), menyebutkan sedikitnya 646 orang tewas akibat penindakan keras otoritas Iran terhadap demonstran.
Jumlah korban tewas itu mencakup 512 demonstran dan 134 anggota pasukan keamanan Iran. Lebih dari 1.000 orang lainnya mengalami luka-luka.
HRANA juga melaporkan bahwa lebih dari 10.700 orang telah ditahan selama unjuk rasa berlangsung dua pekan terakhir. Penahanan disebut berlangsung di sebanyak 585 lokasi di berbagai wilayah Iran, termasuk 186 kota di semua 31 provinsi.
Data yang dilaporkan HRANA terbukti akurat dalam kerusuhan sebelumnya yang melanda Iran beberapa tahun terakhir. Data terbaru HRANA itu dilaporkan pada Selasa (13/1) pagi, dengan mendasarkan pelaporan dari para pendukungnya di Iran untuk memeriksa silang informasi yang diberikan.
AS Minta Warganya Tinggalkan Iran
Pemerintah Amerika Serikat (AS) menyerukan warganya di Iran untuk segera meninggalkan negara itu. Hal ini disampaikan seiring Presiden AS Donald Trump sedang mempertimbangkan opsi-opsinya terhadap Iran.
"Tinggalkan Iran sekarang juga," kata Kedutaan Besar virtual AS untuk Iran dalam sebuah peringatan keamanan pada hari Senin (12/1), mendesak warga negara AS untuk merencanakan keberangkatan dari Iran tanpa bantuan dari pemerintah AS.
Dilansir Al Arabiya, Selasa (13/1/2026), peringatan tersebut menyinggung aksi-aksi protes di Iran yang "meningkat dan dapat berubah menjadi kekerasan, mengakibatkan penangkapan dan cedera. Peningkatan langkah-langkah keamanan, penutupan jalan, gangguan transportasi umum, dan pemblokiran internet sedang berlangsung."
Disebutkan bahwa warga negara AS harus bersiap menghadapi pemadaman internet yang berkelanjutan, dan oleh karena itu harus merencanakan cara komunikasi alternatif, dan, jika kondisi aman, memungkinkan mereka untuk meninggalkan Iran melalui jalur darat ke Armenia atau Turki.
"Warga negara ganda AS-Iran harus meninggalkan Iran dengan paspor Iran. Pemerintah Iran tidak mengakui kewarganegaraan ganda dan akan memperlakukan warga negara ganda AS-Iran hanya sebagai warga negara Iran," demikian peringatan keamanan tersebut.
"Warga negara AS berisiko tinggi diinterogasi, ditangkap, dan ditahan di Iran. Menunjukkan paspor AS atau menunjukkan hubungan dengan Amerika Serikat dapat menjadi alasan yang cukup bagi otoritas Iran untuk menahan seseorang," imbuhnya.
Lanjutan pernyataan tersebut berbunyi, "Pemerintah AS tidak dapat menjamin keselamatan Anda jika Anda memilih untuk pergi menggunakan opsi tersebut. Anda hanya boleh pergi jika Anda yakin aman untuk melakukannya."
Bagi mereka yang tidak dapat pergi, kedutaan AS menyarankan untuk mencari tempat yang aman dan memastikan mereka memiliki kebutuhan pokok seperti makanan dan obat-obatan. AS tidak memiliki hubungan diplomatik atau konsuler langsung dengan Iran. Sebagai gantinya, pemerintah Swiss, melalui kedutaannya di Teheran, bertindak sebagai kekuatan pelindung untuk kepentingan AS di Iran.
Staf Kedutaan Perancis Tinggalkan Iran
Para staf Kedutaan Besar Prancis di Iran telah meninggalkan negara tersebut, saat unjuk rasa antipemerintah besar-besaran meluas dan diwarnai kerusuhan. Mereka yang telah meninggalkan Teheran, ibu kota Iran, merupakan para staf non-esensial.
Laporan media lokal Prancis yang mengutip sejumlah sumber, seperti dilansir Anadolu Agency dan AFP, Selasa (13/1/2025), menyebutkan bahwa para personel Kedutaan Besar Prancis itu telah meninggalkan wilayah Iran sejak Minggu (11/1) dan Senin (12/1) waktu setempat.
Namun, tidak disebutkan lebih lanjut soal berapa banyak staf non-esensial yang telah meninggalkan Teheran.
Kedutaan besar asing di ibu kota Teheran biasanya memiliki sekitar 30 staf ekspatriat, serta belasan staf lokal.
