.webp)
Ambisi Jepang memiliki senjata nuklir membuat Korea Utara kesal. Korut, yang punya senjata nuklir dan dihantam beragam sanksi internasional, menyebut Jepang 'harus dicegah dengan segala cara' agar tak punya nuklir.
Dilansir AFP, Minggu (21/12/2025), reaksi Pyongyang muncul setelah seorang pejabat di kantor Perdana Menteri Jepang yang dikutip oleh Kyodo News mengatakan 'Saya pikir kita harus memiliki senjata nuklir'.
Pejabat tersebut dilaporkan terlibat dalam merancang kebijakan keamanan Jepang. Laporan Kyodo News itu juga mengutip sumber yang mengatakan 'Pada akhirnya, kita hanya bisa mengandalkan diri kita sendiri' ketika menjelaskan perlunya hal tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Korut kemudian menyebut pernyataan tersebut menunjukkan Tokyo 'secara terbuka mengungkapkan ambisi mereka untuk memiliki senjata nuklir, melampaui garis merah'. Korut menganggap Jepang, yang pernah menjajah Korea di masa lalu, akan membawa bencana besar bagi umat manusia jika memiliki senjata nuklir.
"Upaya Jepang untuk memiliki senjata nuklir harus dicegah dengan segala cara karena akan membawa bencana besar bagi umat manusia," kata Direktur Institut Studi Jepang di bawah Kementerian Luar Negeri Korea Utara dalam sebuah pernyataan yang dimuat oleh Kantor Berita Pusat Korea (KCNA).
Korut menyebut Jepang memang mengidam-idamkan senjata nuklir. Pejabat itu menambahkan, jika Jepang memperoleh senjata nuklir, 'negara-negara Asia akan menderita bencana nuklir yang mengerikan dan umat manusia akan menghadapi bencana besar'.
"Ini bukan pernyataan yang salah atau klaim yang gegabah, tetapi jelas mencerminkan ambisi Jepang yang telah lama diidam-idamkan untuk mempersenjatai diri dengan senjata nuklir," kata pejabat Korea Utara yang tidak disebutkan namanya.
Pernyataan itu tidak membahas program nuklir Pyongyang sendiri. Korut telah melakukan uji coba atom pertama pada tahun 2006 yang melanggar resolusi PBB.
Korut juga diyakini memiliki puluhan hulu ledak nuklir dan telah berulang kali bersumpah untuk mempertahankannya meski dijatuhi sejumlah sanksi internasional. Korut mengatakan mereka membutuhkannya untuk mencegah ancaman militer yang dirasakan dari Amerika Serikat dan sekutunya.
Dalam pidato di PBB pada bulan September, Wakil Menteri Luar Negeri Pyongyang, Kim Son Gyong, mengatakan negaranya tidak akan pernah menyerahkan senjata nuklirnya.
"Kami tidak akan pernah menyerahkan senjata nuklir yang merupakan hukum negara kami, kebijakan nasional, dan kekuasaan kedaulatan kami serta hak untuk hidup. Dalam keadaan apa pun, kami tidak akan pernah meninggalkan posisi ini," katanya.
Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un juga mengatakan dirinya terbuka untuk berdialog dengan Washington. Asalkan, katanya, Pyongyang diizinkan untuk mempertahankan persenjataan nuklirnya.
Reaksi soal Nuklir di Jepang
Dilansir DW, Persoalan nuklir juga memicu perdebatan di Jepang pada November lalu. Partai Liberal Demokrat (Liberal Democratic Party/LDP) yang berkuasa di Jepang memang membahas kebijakan keamanan nasional negara tersebut.
Jepang saat ini menghadapi tantangan keamanan yang semakin besar di Asia Timur Laut. Hal itu juga menyangkut soal pilihan Jepang harus menghapus tiga prinsip yang telah lama dianut, yaitu tidak memiliki, tidak memproduksi, atau tidak mengizinkan masuknya senjata nuklir ke wilayah Jepang.
Gagasan bahwa Jepang, satu-satunya yang pernah menjadi target serangan bom atom dalam perang, mungkin akan mengubah pendiriannya dan mengembangkan kemampuan penangkal nuklir sendiri telah memicu penolakan keras di dalam negeri. Terutama pada peringatan 80 tahun pengeboman Hiroshima dan Nagasaki dan berakhirnya Perang Dunia II.
"Tiga prinsip nonnuklir merupakan kebijakan nasional dasar yang didasarkan pada konsensus nasional," kata anggota komite eksekutif NGO Peace Boat, Akira Kawasaki, yang juga koordinator bersama Jaringan untuk Penghapusan Senjata Nuklir.
Kawasaki mencatat Parlemen Jepang telah mengesahkan resolusi yang mendukung prinsip-prinsip tersebut 'padahal mantan perdana menteri telah berjanji untuk mematuhi prinsip-prinsip tersebut pada bulan Agustus 2025, bertepatan dengan peringatan Hiroshima dan Nagasaki'.
"Saya sendiri sangat terkejut mendengar laporan bahwa pemerintah mungkin akan meninjau kembali prinsip-prinsip non-nuklir dan kelompok-kelompok perdamaian serta mereka yang mewakili 'hibakusha' (korban bom atom) juga merasa terkejut," katanya kepada DW.
Kontroversi soal nuklir di Jepang muncul pada 11 November 2025 ketika Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menolak mengonfirmasi kepada komite parlemen bahwa pemerintahnya akan tetap berkomitmen pada tiga prinsip nonnuklir yang secara resmi diadopsi pada tahun 1971. Pada 20 November 2025, Kepala Kebijakan Partai LDP Takayuki Kobayashi semakin memicu kekhawatiran dengan mengatakan tinjauan strategi keamanan Jepang mendatang akan mencakup di semua bidang.
"Ini adalah tanggung jawab kami sebagai partai berkuasa untuk mengadakan pembicaraan tanpa ada hal yang tabu. Kita harus membahas berbagai topik," ujarnya.
Sebuah editorial yang diterbitkan oleh harian The Mainichi pada 19 November 2025 menyatakan 'mengulangi prinsip ini akan menandai langkah mundur dari jalur Jepang sebagai negara damai. Jika Takaichi memaksakan pandangan pribadinya dan bertindak gegabah, hal itu akan meninggalkan bekas luka yang abadi'.
Editorial tersebut, bagaimanapun, mengakui kalau 'tidak diragukan lagi bahwa lingkungan keamanan Jepang telah menjadi lebih serius' dengan mengutip invasi Rusia ke Ukraina dan percepatan program senjata nuklir Korea Utara.
Yoshihiko Noda, mantan Perdana Menteri dan kini ketua Partai Demokrat Konstitusional Jepang dari kelompok oposisi telah menyuarakan pandangan serupa dengan mengatakan bahwa Jepang harus 'memimpin' dalam mempromosikan penghapusan senjata nuklir. Dalam sebuah konferensi pers pada pertengahan November 2025, Yoshihiko Noda berjanji dia akan menentang perubahan terhadap prinsip-prinsip nonnuklir negara tersebut.
Nihon Hidankyo atau Organisasi Konfederasi Jepang Korban Bom A- dan H- juga mengeluarkan pernyataan pada 20 November 2025 yang menyatakan mereka 'menolak keras' upaya untuk membatalkan prinsip-prinsip tersebut.
Dia menambahkan para penyintas Hiroshima dan Nagasaki 'tidak boleh membiarkan senjata nuklir dibawa ke Jepang atau membiarkan negara ini menjadi basis perang nuklir atau sasaran serangan nuklir'.
Tonton juga video "Kala Jepang Kembali Diguncang Gempa hingga Sirine Tsunami meraung"
