.webp)
Draft rencana perdamaian Rusia dan Ukraina yang diusulkan Amerika Serikat (AS) dan didukung Presiden Donald Trump mulai terungkap. Ada harga yang harus dibayar Ukraina yang terungkap dalam draft rencana perdamaian untuk menghentikan konflik yang berlangsung sejak 2022 tersebut.
Dirangkum detikcom, Jumat (21/11/2025), dalam rencana perdamaian yang berisi 28 poin itu, Kyiv disebut akan menyerahkan sebagian besar wilayah timurnya kepada Rusia dan memangkas jumlah tentaranya.
Ukraina, menurut rencana perdamaian itu, juga harus berjanji untuk tidak pernah bergabung aliansi NATO dan tidak akan mendapatkan pasukan penjaga perdamaian Barat yang mereka inginkan, meskipun pesawat-pesawat tempur Eropa akan ditempatkan di Polandia untuk melindungi Ukraina.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Seorang pejabat AS yang enggan disebut namanya, seperti dilansir AFP, Jumat (21/11/2025), menyebut draft rencana perdamaian itu mencakup jaminan keamanan yang kuat untuk Kyiv, yang dimodelkan berdasarkan aturan NATO, yang akan mengikat AS dan sekutu Eropa untuk merespons setiap serangan terhadap Ukraina.
Sementara itu, Rusia akan diterima kembali ke kelompok negara-negara G8 dan diberi keringanan sanksi berdasarkan rencana perdamaian tersebut, yang menurut para pejabat AS, masih merupakan "dokumen kerja".
Berdasarkan draft rencana perdamaian itu, yang didapatkan oleh AFP, Ukraina akan menarik diri dari wilayah Lugansk dan Donetsk. Kedua wilayah itu, bersama dengan Crimea yang dicaplok Moskow tahun 2014 lalu, "akan diakui secara de-facto sebagai wilayah Rusia, termasuk oleh Amerika Serikat".
Sedangkan wilayah Kherson dan Zaporizhzhia, yang sebelumnya dianeksasi secara sepihak oleh Rusia, akan "dibekukan di sepanjang garis kontak".
Ukraina Diminta Kurangi Pasukan Militernya
Ukraina juga akan mengurangi jumlah pasukan militernya sedikit kurang dari separuhnya, yakni menjadi 600.000 personel saja. Sebagai imbalan, Kyiv akan mendapatkan "jaminan keamanan yang bisa diandalkan", dengan jet-jet tempur Eropa akan ditempatkan di negara tetangga, Polandia.
Menurut rencana perdamaian itu, Ukraina juga harus menggelar pemilu baru dalam waktu 100 hari.
Kembalinya Rusia ke G8 diatur dalam rencana perdamaian usulan AS tersebut, yang menyebut Moskow akan "diintegrasikan kembali ke dalam ekonomi global". Sanksi-sanksi akan kembali diberlakukan jika Moskow kembali menginvasi Ukraina.
Proposal tersebut melibatkan konsesi besar dari Ukraina, yang sebelumnya menolak menyerahkan wilayah apa pun, dan di sisi lain, tampak memenuhi banyak tuntutan maksimalis Rusia setelah invasi tahun 2022 lalu. Seorang pejabat Ukraina menuduh Rusia yang mengusulkan proposal itu kepada AS.
Gedung Putih membantah laporan yang menyebut Washington menyusun proposal itu dengan Moskow. Gedung Putih menegaskan bahwa kedua belah pihak dilibatkan dalam kerja sama menyusun rencana perdamaian itu sebulan terakhir.
Menurut rencana perdamaian itu, Trump akan memimpin "dewan perdamaian" untuk mengawasi gencatan senjata, serupa dengan gencatan senjata Gaza.
Respons Ukraina
Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy pada Kamis (20/11) menyatakan bahwa Ukraina "siap bekerja secara jujur dan terbuka", saat ia berkomitmen menindaklanjuti proposal perdamaian dari Amerika Serikat (AS) tanpa mengganggu upaya diplomatik yang sudah berjalan.
"Ukraina membutuhkan perdamaian dan kami akan melakukan segala hal agar tak ada pihak yang bisa mengatakan bahwa kita menghambat diplomasi. Ini penting," ujar Zelenskyy dalam pidatonya. Ia menegaskan bahwa Ukraina tidak akan membuat pernyataan yang tergesa-gesa.
Menurutnya, fokus utama saat ini adalah menjaga proses diplomasi yang konstruktif dengan AS dan para mitra internasional. Ia menekankan pentingnya dukungan yang konsisten bagi militer Ukraina serta seluruh operasi pertahanan yang telah direncanakan, termasuk serangan jarak jauh.
Rusia Belum Tahu Zelensky Siap Bahas
Kremlin atau kantor kepresidenan Rusia mengakui pihaknya belum mendapatkan informasi soal respons Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky terhadap rencana perdamaian yang diusulkan Amerika Serikat (AS), dan didukung oleh Presiden Donald Trump.
Kremlin, seperti dilansir Reuters dan TASS News Agency, Jumat (21/11/2025), mengaku belum diberitahu bahwa Ukraina siap untuk melakukan negosiasi seputar rencana perdamaian yang didukung Trump tersebut.
Respons Kremlin itu diungkapkan oleh wartawan Rusia, Alexander Yunashev, setelah berbicara kepada juru bicara Kremlin Dmitry Peskov.
"Peskov menyatakan bahwa Moskow belum diberitahu mengenai persetujuan Zelensky untuk bernegosiasi berdasarkan rencana perdamaian Trump," tulis Yunashev dalam akun Telegram miliknya.
Simak juga Video Trump Sebut Erdogan Bisa Bantu Akhiri Perang di Ukraina: Dia Dihormati Putin
