.webp)
Otoritas Australia mulai mengirimkan para imigran ke Nauru, negara kepulauan kecil yang terpencil di Samudra Pasifik, berdasarkan kesepakatan kontroversial antara kedua negara yang ditandatangani tahun ini.
Sekitar 350 imigran, yang sebagian besar dihukum atas tindak kejahatan serius termasuk penyerangan, penyelundupan narkoba, dan bahkan pembunuhan, seperti dilansir AFP, Selasa (28/10/2025), akan dikirimkan ke Nauru setelah otoritas Australia gagal menempatkan mereka di lokasi mana pun.
Mereka yang dikirimkan ke Nauru itu merupakan para imigran yang tidak bisa dideportasi ke negara asalnya dan tidak bisa ditahan tanpa batas waktu di penjara Australia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Nauru telah mengonfirmasi pada Jumat (24/10) lalu bahwa pemindahan pertama telah dilakukan," kata Menteri Dalam Negeri Australia, Tony Burke, dalam pernyataannya.
Namun Burke tidak menyebutkan lebih lanjut soal berapa banyak imigran yang telah dikirimkan ke Nauru.
Selama bertahun-tahun, kelompok imigran itu mendekam di dalam sistem penahanan imigrasi Australia setelah visa mereka dibatalkan karena mereka terlibat kejahatan kekerasan, atau karena para pejabat Canberra memiliki kekhawatiran lain.
Australia tidak dapat mendeportasi mereka kembali ke negara-negara asal mereka karena mereka menghadapi risiko serius seperti perang atau persekusi agama.
Putusan Pengadilan Tinggi yang bersejarah pada tahun 2023 menyatakan bahwa pemerintah Canberra telah melanggar hukum karena menahan kelompok imigran tersebut tanpa batas waktu karena tidak ada tempat untuk mengirimkan mereka.
Menghadapi reaksi politik yang tajam saat mereka dibebaskan dari penahanan ke masyarakat, Australia meminta bantuan kepada negara tetangga di Pasifik, Nauru. Canberra akan membayar Nauru ratusan juta dolar Australia untuk memukimkan kembali para imigran itu berdasarkan kesepakatan rahasia, yang sebagian besar ketentuannya dirahasiakan.
Sebagai imbalannya, Nauru setuju untuk memberikan visa jangka panjang dan mengizinkan para imigran itu berbaur dan bergaul bebas dengan 12.500 jiwa penduduknya.
Perdana Menteri (PM) Australia Anthony Albanese sebelumnya, seperti dilansir Associated Press, mengakui adanya pembayaran kepada Nauru, namun dia tidak mengonfirmasi besaran pembayaran yang dilaporkan media-media lokal.
Laporan media lokal menyebut pemerintah Australia akan membayar otoritas Nauru sebesar AU$ 400 juta, atau setara Rp 4,2 triliun, untuk mencapai kesepakatan, kemudian membayar sebesar AU$ 70 juta, atau setara Rp 750,2 miliar, per tahun untuk mempertahankan kesepakatan itu.
Pada akhir Agustus lalu, Burke mengejutkan media Australia dengan mengunjungi Nauru, di mana dia menandatangani nota kesepahaman dengan Presiden Nauru David Adeang.
Simak Video 'Trump Kerahkan Pasukan Garda Nasional untuk Atasi Ricuh di LA':
