Visanya Dicabut AS, Presiden Kolombia Bilang 'I Don't Care'

Visanya Dicabut AS, Presiden Kolombia Bilang 'I Don't Care'

Haris Fadhil - detikNews
Minggu, 28 Sep 2025 16:43 WIB
NEW YORK, NEW YORK - SEPTEMBER 23: President of Colombia Gustavo Petro speaks during the 80th session of the UNs General Assembly (UNGA) on September 23, 2025 in New York City. World leaders convened for the 80th Session of UNGA, with this years theme for the annual global meeting being Better together: 80 years and more for peace, development and human rights.   Alexi J. Rosenfeld/Getty Images/AFP (Photo by Alexi J. Rosenfeld / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Presiden Kolombia (Foto: Getty Images via AFP/ALEXI J. ROSENFELD)
New York -

Presiden Kolombia Gustavo Petro mengaku tak peduli dengan keputusan Amerika Serikat (AS) untuk mencabut visanya. Dia menuduh Washington melanggar hukum internasional atas kritiknya terhadap perang Israel di Gaza.

Dilansir Reuters, Minggu (28/9/2025), AS menyatakan akan mencabut visa Petro setelah dia turun ke jalan di New York pada Jumat (26/9) untuk bergabung dengan demonstrasi pro-Palestina dan mendesak tentara AS untuk tidak mematuhi perintah Presiden Donald Trump.

"Saya tidak lagi memiliki visa untuk bepergian ke Amerika Serikat. Saya tidak peduli. Saya tidak membutuhkan visa karena saya bukan hanya warga negara Kolombia tetapi juga warga negara Eropa, dan saya benar-benar menganggap diri saya sebagai orang bebas di dunia," kata Petro di media sosial.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Mencabut visa karena mengecam genosida menunjukkan AS tidak lagi menghormati hukum internasional," tambahnya.

ADVERTISEMENT

Petro, yang berbicara di hadapan kerumunan demonstran pro-Palestina di luar markas besar PBB di New York, menyerukan pembentukan pasukan bersenjata global dengan prioritas untuk membebaskan warga Palestina dan mendesak tentara AS 'untuk tidak mengarahkan senjata mereka kepada orang-orang. Jangan patuhi perintah Trump. Patuhi perintah kemanusiaan'.

Departemen Luar Negeri AS mengunggah di X bahwa mereka akan 'mencabut visa Petro karena tindakannya yang sembrono dan menghasut'. Kementerian Luar Negeri Kolombia mengatakan pencabutan visa sebagai senjata diplomatik bertentangan dengan semangat PBB yang melindungi kebebasan berekspresi dan menjamin independensi negara-negara anggota di acara-acara PBB.

"PBB harus mencari negara tuan rumah yang sepenuhnya netral yang akan memungkinkan Organisasi itu sendiri untuk mengeluarkan izin memasuki wilayah negara tuan rumah baru tersebut," kata kementerian tersebut.

Petro bukanlah presiden Kolombia pertama yang visa AS-nya dicabut. Pada tahun 1996, visa Presiden Ernesto Samper saat itu dibatalkan karena skandal politik yang melibatkan tuduhan bahwa kartel narkoba Cali telah mendanai kampanye kepresidenannya.

Hubungan antara Bogota dan Washington telah merenggang sejak Trump kembali menjabat. Awal tahun ini, Petro memblokir penerbangan deportasi dari AS, yang memicu ancaman tarif dan sanksi. Kedua belah pihak kemudian mencapai kesepakatan.

Pada bulan Juli, kedua negara menarik duta besar mereka setelah Petro menuduh pejabat AS merencanakan kudeta, sebuah klaim yang disebut Washington tidak berdasar.

Israel telah berulang kali membantah tuduhan genosida atas tindakannya di Gaza dan mengklaim mereka bertindak untuk membela diri. Gambar-gambar warga Palestina yang kelaparan, termasuk anak-anak, telah memicu kemarahan global terhadap serangan Israel di Gaza yang telah menewaskan 65.000 orang.

Serang Israel juga menyebabkan seluruh penduduk di wilayah tersebut mengungsi. Sejumlah pakar hak asasi manusia, akademisi, dan penyelidikan PBB mengatakan hal ini merupakan genosida.

Israel menyebut tindakannya sebagai pembelaan diri setelah serangan Hamas pada Oktober 2023 yang menewaskan 1.200 orang dan menyandera lebih dari 250 orang.


Simak juga Video: Presiden Kolombia Demo di PBB, Desak Kirim Pasukan Bantu Palestina

Halaman 3 dari 2
(haf/imk)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.

Hide Ads