.webp)
Ketua majelis rendah parlemen atau DPR Filipina, Martin Romualdez, mengajukan pengunduran dirinya pada Rabu (17/9) waktu setempat setelah namanya terseret dalam skandal korupsi yang menuai unjuk rasa di negara tersebut.
Skandal korupsi itu, seperti dilansir AFP, Rabu (17/9/2025), melibatkan 30 anggota parlemen dan pejabat departemen pekerjaan umum yang disebut menerima pembayaran tunai dari perusahaan konstruksi terkait proyek infrastruktur untuk pengendalian banjir yang ternyata palsu.
Romualdez, yang merupakan sepupu dari Presiden Ferdinand Marcos Jr, mengatakan kepada para anggota parlemen bahwa dirinya meninggalkan jabatannya dengan "hati nurani yang bersih" agar badan investigasi yang baru dibentuk dapat menjalankan tugas tanpa "pengaruh yang tidak semestinya".
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Persoalan seputar proyek infrastruktur tertentu telah menimbulkan pertanyaan yang tidak hanya membebani saya, tetapi juga lembaga yang kita semua layani ini. semakin lama saya menjabat, semakin berat beban itu," kata Romualdez di hadapan para anggota parlemen, sebelum mengajukan pengunduran dirinya.
Kemarahan publik atas apa yang disebut proyek infrastruktur palsu semakin meningkat sejak Marcos Jr menjadikan kasus itu sebagai pusat perhatian dalam pidato kenegaraan pada Juli lalu, menyusul banjir mematikan selama berminggu-minggu yang melanda negara tersebut.
Skandal korupsi itu memicu unjuk rasa beberapa waktu terakhir, dengan aksi terbaru dijadwalkan pada Minggu (21/9) mendatang.
Ribuan demonstran diperkirakan akan turun ke jalanan ibu kota Manila dalam unjuk rasa mendatang yang diberi nama "Trillion Peso March", merujuk pada perkiraan Greenpeace soal besaran dana yang diduga dicuri dari proyek-proyek terkait iklim sejak tahun 2023.
Pekan lalu, para pemilik perusahaan konstruksi menuduh hampir 30 anggota DPR dan pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Jalan Raya (DPWH) telah menerima pembayaran tunai. Romualdez disebut-sebut dalam sidang kasus itu sebagai seseorang yang menyetujui pendanaan yang tidak memerlukan pengawasan DPR.
Presiden Marcos Jr, pada Senin (15/9), mengumumkan penunjukan mantan hakim Mahkamah Agung Andres Reyes sebagai kepala badan investigasi yang akan menyelidiki skandal korupsi terkait proyek pengendalian banjir tersebut.
Reyes akan memimpin komisi beranggotakan tiga orang yang bertugas meninjau proyek pengendalian banjir selama 10 tahun terakhir. Meskipun komisi itu akan memiliki wewenang untuk menggelar sidang dan meninjau bukti, mereka tidak berwenang untuk menjatuhkan hukuman secara sepihak.
Ketika ditanya soal nama Romualdez yang terseret skandal korupsi tersebut, Presiden Marcos Jr menegaskan kembali janjinya bahwa teman dan sekutu-sekutunya "tidak akan terhindar" dari penegakan hukum.
Filipina memiliki sejarah panjang untuk skandal korupsi yang melibatkan dana publik, di mana para politisi tingkat tinggi yang terbukti bersalah melakukan korupsi biasanya lolos dari hukuman penjara yang berat.
Lihat juga Video: PM Nepal Mengundurkan Diri Buntut Demo Ricuh Tewaskan 19 Orang
