.webp)
Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr mengatakan bahwa dirinya sama sekali tidak menyalahkan warga atas aksi demo yang marak di jalanan Filipina baru-baru ini, di tengah kemarahan yang meningkat atas skandal korupsi yang melibatkan proyek-proyek pengendalian banjir yang ternyata palsu.
Skandal korupsi terkait infrastruktur ini, seperti dilansir AFP, Senin (15/9/2025), telah memicu serangkaian aksi protes di seluruh ibu kota Manila dalam beberapa pekan terakhir, termasuk satu unjuk rasa yang melibatkan sekitar 3.000 mahasiswa di kampus Universitas Filipina -- universitas nasional di negara tersebut
Meskipun sebagian besar unjuk rasa sejauh ini berskala kecil, aksi protes tahunan terkait deklarasi darurat militer tahun 1972 silam oleh ayah Marcos diperkirakan akan menarik kehadiran banyak orang pada Minggu (21/9) mendatang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tentara Filipina telah disiagakan dan ditempatkan pada "red alert" sebagai tindakan pencegahan.
Dalam konferensi pers pada Senin (15/9) waktu setempat, Marcos Jr mengatakan bahwa kemarahan publik, yang ditunjukkan dalam serangkaian aksi protes beberapa waktu terakhir, dapat dibenarkan.
"Untuk menunjukkan bahwa Anda sangat marah, untuk menunjukkan bahwa Anda marah, untuk menunjukkan bahwa Anda kecewa, untuk menunjukkan bahwa Anda menginginkan keadilan ... Apa yang salah dengan itu?" kata Marcos Jr dalam konferensi pers tersebut.
"Saya tidak menyalahkan mereka. Sama sekali tidak," ucapnya.
Marcos Jr, dalam konferensi pers tersebut, mengumumkan penunjukan mantan hakim Mahkamah Agung Andres Reyes sebagai kepala badan investigasi yang akan menyelidiki skandal korupsi terkait proyek pengendalian banjir tersebut.
Dia juga menegaskan kembali janjinya bahwa teman dan sekutu-sekutunya "tidak akan terhindar" dari penegakan hukum, ketika ditanyai soal sepupunya, Ketua DPR Filipina Martin Romualdez, yang namanya terseret dalam skandal korupsi tersebut.
Nama Romualdez disebut-sebut oleh para saksi dalam sidang terkait skandal tersebut pekan lalu. Romualdez sendiri telah membantah terlibat.
Romualdez menjadi salah satu dari banyak anggota parlemen Filipina yang menjadi sorotan karena skandal yang semakin meluas. Pekan lalu, para pemilik perusahaan konstruksi menuduh hampir 30 anggota DPR dan pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Jalan Raya (DPWH) telah menerima pembayaran tunai.
Marcos Jr menunjuk Reyes untuk memimpin komisi beranggotakan tiga orang yang bertugas meninjau proyek pengendalian banjir selama 10 tahun terakhir. Meskipun komisi itu akan memiliki wewenang untuk menggelar sidang dan meninjau bukti, mereka tidak berwenang untuk menjatuhkan hukuman secara sepihak.
Filipina memiliki sejarah panjang untuk skandal korupsi yang melibatkan dana publik, di mana para politisi tingkat tinggi yang terbukti bersalah melakukan korupsi biasanya lolos dari hukuman penjara yang berat.
Lihat juga Video: PM Baru Nepal Akan Selidiki Kasus Kekerasan Saat Demo
