Sebanyak 800.000 orang diperkirakan menggelar aksi demonstrasi di Prancis. Pemerintah Prancis waspada menghadapi gelombang protes tersebut.
Dilansir kantor berita AFP, Rabu (17/9/2025), sumber yang dekat dengan pihak berwenang mengatakan sekitar 800.000 orang diperkirakan turun ke jalan Kamis (18/9). Prancis bersiap menghadapi protes nasional itu.
Serikat buruh telah mendesak rakyat Prancis untuk mogok kerja guna memprotes rancangan anggaran "pertunjukkan horor" dari pemerintah yang dirancang untuk mengurangi utang Prancis yang membengkak. Lalu lintas jalan raya, kereta api, dan layanan udara diperkirakan akan terganggu dan banyak sekolah akan ditutup.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Demonstrasi yang direncanakan itu terjadi setelah Presiden Emmanuel Macron pekan lalu menunjuk sekutu dekatnya Sebastien Lecornu sebagai perdana menteri baru untuk menyelesaikan krisis politik yang semakin dalam.
Pendahulu Lecornu, Francois Bayrou, kalah dalam pemungutan suara mosi tidak percaya di parlemen atas upaya untuk mengesahkan anggaran penghematan, yang ia harapkan dapat mengurangi defisit Prancis dan mengatasi tumpukan utang yang terus bertambah. Rabu lalu, sekitar 200.000 demonstran turun ke jalan sebagai bentuk perlawanan akar rumput terhadap Macron menyusul seruan di media sosial untuk "memblokir segalanya".
Para pejabat memperkirakan jumlah peserta yang akan turun ke jalan pada Kamis nanti akan jauh lebih besar, menunjuk pada tekad serikat buruh untuk membawa massa yang berunjuk rasa ke jalan sementara kemarahan meningkat atas kebuntuan politik dan biaya hidup yang semakin tinggi.
Setidaknya 250 demonstrasi diperkirakan akan berlangsung pada hari Kamis, kata sumber keamanan. Sebuah sumber yang dekat dengan pihak berwenang memperkirakan sekitar 800.000 orang diperkirakan akan melakukan unjuk rasa.
Skala aksi protes diperkirakan akan sebanding dengan tahun 2023 terhadap reformasi pensiun yang kontroversial ketika antara 280.000 hingga lebih dari satu juta orang berdemonstrasi, tergantung pada harinya.
Menteri Dalam Negeri yang akan lengser, Bruno Retailleau, mengatakan kepada para pejabat penegak hukum bahwa "risiko gangguan ketertiban umum sangat signifikan karena adanya kelompok-kelompok kecil penganut paham ultra-kiri yang akan mencoba menyusup ke pawai resmi".
Simak juga Video 'PM Prancis Lengser Setelah Kalah di Mosi Kepercayaan Parlemen':
(whn/zap)