.webp)
Negara-negara Arab sedang mempertimbangkan proposal Mesir untuk membentuk aliansi militer bergaya NATO. Usulan lama Kairo itu kembali dibahas negara-negara Arab baru-baru ini, menyusul serangan Israel di Qatar yang diklaim menargetkan pemimpin senior Hamas.
Usulan itu pertama kali diajukan Mesir dalam KTT Arab tahun 2015, dan disetujui secara prinsip dalam konteks pecahnya perang sipil di Yaman dan direbutnya ibu kota Sanaa oleh Houthi. Namun, tidak ada kemajuan dalam pertemuan lanjutan, dikarenakan perbedaan pendapat soal struktur komando dan markas besar pasukan tersebut.
Menyusul serangan Israel pekan lalu, seperti dilansir The National dan New Arab, Selasa (16/9/2025), usulan untuk membentuk pasukan bergaya NATO di Timur Tengah itu kembali didorong oleh Mesir dan pembahasannya semakin menguat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pembahasan usulan ini diperkirakan akan berlangsung dalam pertemuan puncak atau KTT darurat yang digelar oleh Liga Arab dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) digelar di Doha selama dua hari pekan ini. KTT darurat itu digelar menyikapi serangan mematikan Israel di Qatar.
Laporan The National, yang mengutip sejumlah sumber, menyebut bahwa negara-negara Arab sedang mempertimbangkan usulan Mesir tersebut, yang mencakup pembentukan pasukan militer gabungan yang terdiri atas tentara dan persenjataan dengan kontribusi dari negara-negara anggota Liga Arab.
Proposal Mesir soal pembentukan pasukan gabungan itu, menurut The National, akan melibatkan posisi komandan yang dirotasi di antara 22 negara anggota Liga Arab, yang semuanya akan berkontribusi terhadap pasukan gabungan tersebut. Dalam proposalnya, Mesir mengusulkan militernya untuk masa jabatan pertama.
Seorang pejabat sipil akan menjabat sebagai Sekretaris Jenderal untuk aliansi tersebut. Mesir, menurut The National, diyakini tengah mendorong Kairo untuk menjadi markas besar pasukan gabungan tersebut.
Sama seperti NATO, proposal itu juga mengusulkan gabungan angkatan bersenjata yang mencakup angkatan darat, angkatan udara, dan angkatan laut, serta memiliki sejumlah pasukan elite yang tidak disebutkan jumlahnya, yang akan dilatih sebagai komando dan dalam taktik kontraterorisme.
Sementara itu, menurut proposal Mesir, pelatihan, logistik dan sistem militer akan terintegrasi.
Selain itu, penggunaan pasukan tersebut dalam misi tempur atau misi penjaga perdamaian akan memerlukan permintaan resmi dari negara yang bersangkutan, konsultasi dengan negara-negara anggota, dan persetujuan dari pimpinan militer.
Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi, sebut The National dalam laporannya, telah berbicara dengan beberapa mitranya di kawasan mengenai proposal tersebut.
Menurut seorang sumber yang dikutip The National, pasukan gabungan itu akan "menangani ancaman keamanan dan terorisme, atau siapa pun yang mengancam keselamatan dan stabilitas dunia Arab".
Lihat juga Video: Pimpinan Negara Arab-Islam Gelar KTT Luar Biasa, Murka Atas Serangan Israel
