.webp)
Perdana Menteri baru Nepal, Sushila Karki, menyampaikan pidato perdananya. Dia berjanji berupaya memenuhi tuntutan para pendemo yang dimotori para generasi muda atau Gen Z Nepal itu.
Karki merupakan Perdana Menteri sementara Nepal yang dilaporkan dipilih para pendemo Gen Z lewat aplikasi Discord. Karki menjadi PM Nepal untuk menggantikan Sharma Oli yang mundur akibat desakan demonstran.
"Kita harus bekerja sesuai dengan pemikiran generasi Gen Z," kata Sushila Karki seperti dilansir AFP, Minggu (14/9/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia mengatakan Gen Z Nepal juga menuntut tata kelola pemerintahan yang baik. Dia mengajak warga Nepal untuk bekerja sama mewujudkan tuntutan itu.
"Yang dituntut kelompok ini adalah pengakhiran korupsi, tata kelola pemerintahan yang baik, dan kesetaraan ekonomi. Anda dan saya harus bertekad untuk memenuhinya," ujarnya.
Karki merupakan mantan kepala hakim agung. Wanita berusia 73 tahun itu juga mengheningkan cipta selama 1 menit untuk mengenang para korban tewas dalam kerusuhan sebelum menyampaikan pidato di kompleks pemerintahan utama Singha Durbar.
Sejumlah gedung di kompleks pemerintahan itu dibakar selama protes massal pecah di Nepal. Kepala Sekretaris Pemerintah, Eaknarayan Aryal, menyebut 72 orang tewas dalam dua hari protes dan 191 orang terluka.
Kerusuhan di Nepal itu jadi yang terburuk sejak berakhirnya perang saudara yang berlangsung selama satu dekade dan penghapusan monarki pada tahun 2008. Penunjukan Karki, yang dikenal karena kemandiriannya, terjadi setelah negosiasi alot antara Panglima Angkatan Darat Nepal Jenderal Ashok Raj Sigdel dan Presiden Nepal Ram Chandra Paudel, termasuk dengan perwakilan Gen Z.
Ribuan aktivis muda telah menggunakan aplikasi Discord untuk menunjuk Karki sebagai pilihan mereka untuk pemimpin berikutnya. Karki pun mengaku sebenarnya tak ingin berada di posisi PM Nepal.
"Dalam situasi yang saya hadapi ini, saya tidak ingin berada di sini. Nama saya dibawa dari jalanan," ujarnya.
Parlemen Nepal telah dibubarkan dan pemilihan umum akan digelar pada 5 Maret 2026. Karki berjanji dirinya tak akan menjabat lebih dari 6 bulan dalam situasi apapun dan fokus menuntaskan tanggung jawabnya sebagai PM sementara.
"Kami tidak akan tinggal di sini lebih dari enam bulan dalam situasi apa pun, kami akan menyelesaikan tanggung jawab kami dan berjanji untuk menyerahkannya kepada parlemen dan menteri berikutnya. Ini tidak mungkin terjadi tanpa dukungan Anda," ujarnya.
Para pekerja juga mulai memasang papan nama baru untuk kantor PM Nepal di sebuah gedung di dalam kompleks tersebut yang tidak dibakar. Presiden Nepal, Paudel, mengatakan 'solusi damai telah ditemukan melalui proses yang sulit'.
Paudel menyebutnya 'situasi yang sangat sulit, rumit, dan gawat' di negara Himalaya berpenduduk 30 juta jiwa itu.
"Saya dengan tulus mengimbau semua orang untuk memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya dalam menyukseskan pemilu pada 5 Maret," ujarnya.
WNI Dipulangkan dari Nepal
Kerusuhan di Nepal mulai mereda. Situasi itu digunakan Pemerintah Indonesia untuk memulangkan WNI secara bertahap.
"Kementerian Luar Negeri (Kemlu) terus memprioritaskan percepatan dan pendampingan kepulangan WNI yang berada di Nepal," ujar Kemlu dalam laman resminya.
Terbaru, ada 17 WNI yang tiba di Indonesia dari Kathmandu pada Sabtu (13/9). Mereka bisa pulang ke Tanah Air setelah bandara mulai beroperasi lagi.
Pemulangan itu menambah jumlah WNI yang telah dipulangkan dari Nepal menjadi 57 orang. Kemlu mengatakan masih ada sekitar 21 WNI lagi yang akan dipulangkan secara bertahap dalam empat hari ke depan.
Kemlu mengatakan timnya sudah mengunjungi sejumlah lokasi tempat WNI di Nepal. Daerah yang dikunjungi itu merupakan lokasi kericuhan, antara lain Soaltee Hotel, Tibet Hotel, kawasan Thamel, dan kawasan wisata Boudhanat.
Kemlu mengatakan kondisi di Nepal berangsur pulih setelah Presiden Nepal melantik Perdana Menteri Interim Nepal, Sushila Karki, pada Jumat malam (11/9). Kendati demikian, Kemlu mengimbau WNI untuk menunda perjalanan hingga sampai keadaan benar-benar pulih.
"Kementerian Luar Negeri juga mengingatkan seluruh WNI yang akan bepergian ke luar negeri untuk selalu memperhatikan kondisi keamanan negara tujuan dan melaporkan diri melalui aplikasi Safe Travel," ujar Kemlu.
