Dua pegawai Microsoft dipecat setelah berpartisipasi dalam aksi menduduki kantor presiden perusahaan untuk memprotes hubungan perusahaan dengan Israel, yang sedang melancarkan perang di Gaza.
Seorang juru bicara Microsoft mengatakan bahwa para karyawan tersebut dipecat setelah "pelanggaran serius terhadap kebijakan perusahaan dan kode etik kami" yang berasal dari "pembobolan di kantor eksekutif."
Anna Hattle dan Riki Fameli menerima pesan suara yang memberi tahu bahwa mereka dipecat, kata kelompok protes No Azure for Apartheid dalam sebuah pernyataan, dilansir kantor berita Reuters dan Al Arabiya, Kamis (28/8/2025).
Mereka termasuk di antara tujuh pengunjuk rasa yang ditangkap pada hari Selasa lalu setelah menduduki kantor presiden perusahaan tersebut, Brad Smith. Lima lainnya adalah mantan karyawan Microsoft dan orang-orang di luar perusahaan.
"Kami di sini karena Microsoft terus memberi Israel alat-alat yang dibutuhkannya untuk melakukan genosida sambil melakukan gaslighting dan menyesatkan para pekerjanya sendiri tentang kenyataan ini," kata Hattle dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu (27/8) waktu setempat.
No Azure for Apartheid, yang namanya merujuk pada perangkat lunak Azure milik Microsoft, telah menuntut perusahaan tersebut untuk memutuskan hubungan dengan Israel dan membayar ganti rugi kepada warga Palestina.
Sebelumnya, Smith mengatakan : "Kami menghormati kebebasan berekspresi yang dinikmati setiap orang di negara ini selama mereka melakukannya secara sah."
Investigasi media bersama menyatakan bahwa badan pengawasan militer Israel menggunakan perangkat lunak Azure milik Microsoft untuk menyimpan rekaman panggilan telepon seluler yang tak terhitung jumlahnya, yang dilakukan oleh warga Palestina yang tinggal di Tepi Barat dan Gaza.
(ita/ita)