Perdana Menteri (PM) Australia, Anthony Albanese, menyebut PM Israel, Benjamin Netanyahu, sedang "menyangkal" situasi kemanusiaan di Jalur Gaza, yang diwarnai penderitaan banyak warga sipil yang tidak bersalah.
Pernyataan itu disampaikan Albanese sehari setelah mengumumkan rencana Australia untuk secara resmi mengakui negara Palestina di hadapan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada September mendatang.
Langkah Canberra itu semakin menambah tekanan internasional terhadap Tel Aviv setelah pengumuman serupa dari Prancis, Inggris, dan Kanada.
Dalam pernyataan terbarunya usai mengumumkan langkah tersebut, seperti dilansir Reuters, Selasa (12/8/2025), Albanese mengatakan bahwa keengganan pemerintah Netanyahu untuk mendengarkan sekutu-sekutunya berkontribusi pada keputusan Australia untuk mengakui negara Palestina.
"Dia (Netanyahu) kembali menegaskan kepada saya, apa yang telah dia katakan di depan publik, yaitu menyangkal konsekuensi yang terjadi pada orang-orang yang tidak bersalah," ucap Albanese dalam wawancara dengan televisi terkemuka ABC pada Selasa (12/8) waktu setempat.
Albanese merujuk pada percakapan teleponnya dengan Netanyahu pada Kamis (7/8) pekan lalu, membahas persoalan tersebut. Dalam percakapan telepon itu, Albanese mengatakan kepada Netanyahu bahwa solusi politik yang diperlukan, bukannya solusi militer.
Keputusan untuk mengakui negara Palestina, sebut Albanese, merupakan keputusan yang didasarkan pada komitmen yang diterima Australia dari Otoritas Palestina, termasuk bahwa kelompok Hamas tidak akan memiliki keterlibatan dalam pembentukan negara mana pun di masa mendatang.
"Australia akan mengakui negara Palestina dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-80 pada bulan September, untuk berkontribusi pada momentum internasional menuju solusi dua negara, gencatan senjata di Gaza, dan pembebasan para sandera," tegas Albanese dalam konferensi pers pada Senin (11/8) kemarin di Canberra.
(nvc/zap)