.webp)
Perdana Menteri (PM) Australia Anthony Albanese mengumumkan akan mengakui negara Palestina di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada bulan September mendatang.
"Solusi dua negara adalah harapan terbaik umat manusia untuk memutus siklus kekerasan di Timur Tengah dan mengakhiri konflik, penderitaan, dan kelaparan di Gaza," ujarnya kepada wartawan di Canberra, ibu kota Australia, dilansir kantor berita AFP, Senin (11/8/2025).
"Sebelum negara Israel dan Palestina menjadi permanen, perdamaian hanya akan bersifat sementara," imbuhnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Australia akan mengakui hak rakyat Palestina untuk memiliki negara mereka sendiri. Kami akan bekerja sama dengan komunitas internasional untuk mewujudkan hak ini," ujar pemimpin Australia itu.
Keputusan ini menyusul langkah serupa dari beberapa negara, termasuk Prancis, Inggris, dan Kanada, untuk mengakui kenegaraan Palestina, setelah Israel melancarkan perang di Gaza hampir dua tahun lalu sebagai respons atas serangan Hamas.
"Ada momen kesempatan di sini, dan Australia akan bekerja sama dengan komunitas internasional untuk memanfaatkannya," tambah Albanese.
Ia mengatakan bahwa keputusan Australia didasarkan pada jaminan dari Otoritas Palestina bahwa "tidak akan ada peran bagi Hamas di negara Palestina di masa depan".
Albanese lebih lanjut mengkritik pemerintah Israel dan mengatakan bahwa Israel terus menentang "hukum internasional dan menolak memberikan bantuan yang memadai".
Hanya beberapa jam sebelumnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengkritik seruan internasional untuk mengakui kenegaraan Palestina. Dia mengatakan hal itu "tidak akan membawa perdamaian, justru akan membawa perang".
Kekhawatiran internasional saat ini semakin meningkat terkait nasib lebih dari dua juta warga Palestina di Jalur Gaza, di mana pertempuran telah memicu krisis kemanusiaan yang mengerikan dan peringatan akan kelaparan massal.
