.webp)
Mahkamah Agung (MA) Amerika Serikat (AS) memberi lampu hijau kepada Presiden Donald Trump untuk melanjutkan pembubaran Departemen Pendidikan. Ada tiga hakim yang menyatakan dissenting opinion atau pendapat berbeda dengan putusan itu.
Dilansir kantor berita AFP, Selasa (15/7/2025), pengadilan mencabut penangguhan yang telah ditetapkan hakim distrik federal terkait PHK massal di departemen tersebut. Tiga hakim liberal dari sembilan hakim mengajukan pendapat berbeda dengan menyatakan ketidaksetujuannya.
Selama kampanye diketahui Trump berjanji menghapus Departemen Pendidikan, yang dibentuk oleh Undang-Undang Kongres pada tahun 1979. Pada Maret lalu, dia juga memangkas hampir setengah jumlah pegawainya.
Trump menginstruksikan Menteri Pendidikan Linda McMahon di non-job kan.
Sekitar 20 negara bagian bergabung dengan serikat guru dalam menentang langkah tersebut di pengadilan, dengan alasan bahwa presiden dari Partai Republik melanggar prinsip pemisahan kekuasaan dengan melanggar hak prerogatif Kongres.
Pada Mei lalu, hakim distrik Myong Joun memerintahkan pemulihan jabatan ratusan pegawai Departemen Pendidikan yang dipecat. Namun, MA mencabut putusan itu tanpa memberikan penjelasan.
Pendapat Berbeda Hakim
Hakim Sonia Sotomayor, dalam perbedaan pendapat yang diikuti oleh Hakim Elena Kagan dan Hakim Ketanji Brown Jackson, mengatakan dalam putusan Pendidikan bahwa "hanya Kongres yang berwenang untuk menghapuskan Departemen tersebut."
"Mayoritas sengaja menutup mata terhadap implikasi dari putusannya atau naif, tetapi bagaimanapun juga, ancaman terhadap pemisahan kekuasaan dalam Konstitusi kita sangat serius," kata Sotomayor.
Secara tradisional, pemerintah federal memiliki peran terbatas dalam pendidikan di Amerika Serikat, dengan hanya sekitar 13 persen dana untuk sekolah dasar dan menengah berasal dari kas federal, sisanya didanai oleh negara bagian dan komunitas lokal.
Namun, dana federal sangat berharga bagi sekolah berpenghasilan rendah dan siswa berkebutuhan khusus. Dan pemerintah federal berperan penting dalam menegakkan perlindungan hak-hak sipil utama bagi siswa.
Baca juga: Iran Jelang Kekuasaan Dinasti Khamenei? |
Sebagaimana diketahui, pembubaran Departemen Pendidikan ini bagian dari kebijakan efisiensi pemerintahan Trump. Trump pada Januari lalu, memerintahkan badan-badan federal untuk menyiapkan rencana pengurangan tenaga kerja secara menyeluruh sebagai bagian dari upaya yang lebih luas oleh Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE).
Trump juga telah mengambil langkah untuk memecat puluhan ribu pegawai pemerintah dan memangkas program-program -- yang menargetkan inisiatif keberagaman dan menghapuskan Departemen Pendidikan, badan bantuan kemanusiaan AS USAID, dan lainnya.
Lihat juga Video 'Trump Harap Negosiasi Gencatan Senjata di Gaza Selesai Pekan Depan':
(zap/whn)
