AS Akan Cabut Visa Pelajar China Secara Agresif, Beijing Protes

Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump akan mencabut visa mahasiswa China secara agresif yang menimba ilmu di negaranya. China mengecam dan mengatakan kebijakan AS itu tidak masuk akal.

Pencabutan visa pelajar China itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio. Dia mengatakan Amerika Serikat akan mencabut visa mahasiswa China termasuk yang terafiliasi dengan Partai Komunis China.

"Secara agresif mencabut visa bagi mahasiswa China, termasuk mereka yang memiliki hubungan dengan Partai Komunis China atau belajar di bidang-bidang penting," kata Rubio seperti dilansir AFP, Kamis (29/5/2025).

"Kami juga akan merevisi kriteria visa untuk meningkatkan pengawasan terhadap semua aplikasi visa mendatang dari Republik Rakyat China dan Hong Kong," katanya.

Kaum muda Tiongkok telah lama menjadi bagian penting dari universitas-universitas AS, yang bergantung pada mahasiswa internasional yang membayar biaya kuliah penuh.

Dilansir Reuters, jumlah mahasiswa internasional China di Amerika Serikat telah turun menjadi sekitar 277.000 pada tahun 2024. Jumlah tertinggi sekitar 370.000 terjadi pada tahun 2019.

Penurunan mahasiswa China di AS ini sebagian didorong oleh meningkatnya ketegangan antara dua ekonomi terbesar dunia dan meningkatnya pengawasan pemerintah AS terhadap beberapa mahasiswa China.

China Ajukan Protes

Beijing mengecam keputusan AS untuk mencabut visa pelajar China secara tidak masuk akal. China mengatakan bahwa pihaknya telah mengajukan protes ke Washington menyusul pengumuman oleh Menlu Rubio.

"AS telah membatalkan visa pelajar China secara tidak masuk akal dengan dalih ideologi dan hak nasional," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning, dilansir AFP.

"Tiongkok dengan tegas menentang hal ini dan telah mengajukan gugatan ke AS," imbuhnya.

Mao mengatakan bahwa tindakan tersebut sangat merusak hak dan kepentingan yang sah dari mahasiswa Tiongkok. Dia mengatakan keputusan AS ini mengganggu pertukaran budaya normal antara kedua negara.

"Praktik politik dan diskriminatif AS ini telah mengungkap kebohongan tentang apa yang disebut kebebasan dan keterbukaan yang selalu diiklankan AS, dan selanjutnya merusak citra internasional, citra nasional, dan kredibilitas nasional AS sendiri," katanya.