.webp)
Pemerintah Iran melontarkan harapannya untuk Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang akan segera dilantik. Teheran mengharapkan pemerintahan AS di bawah Trump akan mengadopsi pendekatan "realistis" dan menunjukkan "rasa hormat" terhadap kepentingan negara-negara di kawasan.
Trump akan dilantik untuk masa jabatan kedua sebagai Presiden AS pada Senin (20/1) siang waktu setempat.
"Kami berharap pendekatan dan kebijakan pemerintahan (baru) AS akan realistis dan berdasarkan hukum internasional serta menghormati kepentingan dan keinginan negara-negara di kawasan, termasuk bangsa Iran," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baqaei, seperti dilansir AFP, Senin (20/1/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam konferensi pers mingguan di Tehran, Baqaei mengecam pemerintahan Presiden Joe Biden atas dukungannya terhadap Israel dalam perangnya melawan Hamas di Jalur Gaza.
Dia juga menyebut pemerintahan Biden gagal "menunjukkan keseriusan" dalam menghidupkan kembali perjanjian nuklir dengan Iran.
Pada masa jabatan pertamanya, Trump menerapkan kebijakan "tekanan maksimum" terhadap Iran, dengan menarik AS keluar dari perjanjian nuklir penting tahun 2015 yang membatasi program nuklir Teheran dengan imbalan keringanan sanksi.
Iran yang awalnya menjaga komitmennya pada kesepakatan nuklir itu, akhirnya mulai mengambil langkah mundur dan meninggalkan komitmennya. Upaya untuk menghidupkan kembali perjanjian itu terus dilakukan namun belum membuahkan hasil.
Lihat juga Video: Iran Gelar Latihan Perang, Siap Hadapi Israel dan Ancaman Trump
Simak berita selengkapnya di halaman berikutnya.
Perjanjian yang disebut sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) itu, menyediakan mekanisme snapback yang memungkinkan negara-negara penandatangan untuk memberlakukan kembali sanksi-sanksi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terhadap Iran jika komitmennya "tidak terlaksana secara signifikan".
Oposi untuk mengaktifkan mekanisme tersebut akan berakhir pada Oktober bulan ini.
Baqaei, dalam pernyataannya, memperingatkan akan adanya respons yang "proporsional dan bersifat timbal balik" jika mekanisme itu diaktifkan.
"Menyalahgunakan mekanisme ini berarti tidak ada lagi pembenaran atau alasan bagi Iran untuk tetap berada dalam beberapa perjanjian yang relevan," ucapnya memberikan peringatan.
Para diplomat Iran sebelumnya memperingatkan bahwa Teheran akan "menarik diri" dari Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir jika mekanisme itu diaktifkan.
Lihat juga Video: Iran Gelar Latihan Perang, Siap Hadapi Israel dan Ancaman Trump
