.webp)
Pemberontakan terjadi di Suriah hingga rezim pemerintahan Presiden Bashar al-Assad berhasil digulingkan. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI meminta semua pihak untuk memprioritaskan keselamatan rakyat.
"Krisis di Suriah hanya dapat diselesaikan melalui suatu proses transisi yang inklusif, demokratis, dan damai yang mengedepankan kepentingan dan keselamatan rakyat Suriah yang tetap menjaga kedaulatan, kemerdekaan, dan keutuhan wilayah Suriah," ujar Kemlu dalam unggahan media sosial X, Minggu (8/12/2024).
Kemlu menyebut Indonesia juga meminta semua pihak di Suriahuntuk menjamin warga sipil sesuai hukum yang berlaku. Kemlu juga memastikan KBRI Damaskus telah melakukan serangkaian langkah untuk menjaga keselamatan warga negara Indonesia (WNI) di Suriah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Indonesia menyerukan kepada semua pihak untuk menjamin perlindungan warga sipil sesuai dengan hukum internasional, terutama Hukum Humaniter Internasional dan Hukum HAM Internasional," ujarnya.
"KBRI Damaskus telah mengambil semua langkah yang dipandang perlu untuk memastikan keselamatan WNI, termasuk mempersiapkan kemungkinan evakuasi ke tempat yang lebih aman, jika situasi keamanan memburuk," tambahnya.
Sebelumnya, Assad dilaporkan kabur dari Damaskus setelah pemberontak memasuki ibu kota pada Minggu pagi waktu setempat. Setelah itu, pemberontak mendeklarasikan era baru di Suriah dan menyatakan pemerintahan Assad telah berakhir.
Assad telah memimpin Suriah sejak 2000. Dia menjadi presiden setelah ayahnya, Hafez al-Assad, yang menjadi Presiden Suriah sejak 1971, meninggal pada 2000.
Perdana Menteri Suriah Mohammad Ghazi al-Jalali mengatakan dia tidak berencana kabur seperti Assad. Dia ingin memastikan lembaga publik di Suriah tetap berfungsi dan pengalihan kekuasaan berlangsung damai.
Pimpinan Hayat Tahrir al-Sham (HTS) Al Julani mengatakan semua pasukan oposisi di Damaskus dilarang mengambil alih lembaga publik. Dia mengatakan semua lembaga pemerintah tetap berada di bawah pengawasan PM Suriah sampai pengalihan kekuasaan secara resmi. Dia juga melarang ada tembakan perayaan.
"Tetap berada di bawah pengawasan mantan Perdana Menteri sampai diserahkan secara resmi. Tembakan perayaan juga dilarang," ujar Al-Julani dalam sebuah pernyataan.
(azh/ygs)
