.webp)
Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba mengatakan bahwa Tokyo sedang memantau situasi di Korea Selatan dengan "kekhawatiran yang luar biasa dan serius", setelah presiden negara tetangga Asia itu mengumumkan darurat militer dan kemudian mencabutnya.
Dilansir kantor berita AFP, Rabu (4/12/2024), Ishiba juga mengatakan Tokyo tidak mengetahui "informasi apa pun yang menunjukkan bahwa warga negara Jepang (yang tinggal di Korea Selatan) terluka."
Berbicara kepada wartawan di kantornya, Ishiba menambahkan bahwa pemerintah "mengambil semua tindakan yang mungkin" untuk memastikan keselamatan warga negara Jepang, termasuk mengeluarkan peringatan melalui email konsuler.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami akan terus melakukan segala yang kami bisa untuk memastikan keselamatan mereka," katanya.
Pernyataannya ini disampaikan setelah Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengejutkan dunia dengan deklarasi darurat militer, yang kemudian dicabutnya beberapa jam kemudian setelah anggota parlemen menolaknya.
Upaya mengejutkan Yoon untuk memberlakukan darurat militer untuk pertama kalinya dalam lebih dari empat dekade ini, menyebabkan Korea Selatan masuk ke dalam kekacauan terparahnya dalam sejarah demokrasi modernnya.
Perkembangan dramatis tersebut juga membahayakan masa depan Yoon, politisi konservatif dan mantan jaksa penuntut umum yang terpilih sebagai presiden pada tahun 2022.
Partai oposisi utama Korea Selatan -- yang anggota parlemennya melompati pagar dan berkelahi dengan pasukan keamanan sehingga mereka dapat memberikan suara untuk membatalkan darurat militer tersebut -- menuntut agar Yoon segera mundur atas upaya "pemberontakan" tersebut.
Partai Demokrat Korea Selatan (Korsel), oposisi utama di negara itu, mengancam akan memulai proses pemakzulan terhadap Presiden Yoon jika dia tidak segera mengundurkan diri.
Dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP dan CNN, Rabu (4/12/2024), Partai Demokrat Korsel mengecam penetapan darurat militer oleh Yoon itu sebagai aksi pemberontakan, dan menyebutnya sebagai alasan untuk pemakzulan.
"Kami tidak akan berdiam diri dan menyaksikan kejahatan Presiden Yoon yang menghancurkan Konstitusi dan menginjak-injak demokrasi," demikian pernyataan Partai Demokrat Korsel pada Rabu (4/12) waktu setempat.
Simak juga Video 'Pejabat Pertahanan-Polisi Korsel Dilarang Masuki Gedung Parlemen!':
