.webp)
Otoritas Kyiv tengah gencar menyerukan jaminan keamanan yang kuat untuk melindungi negaranya dari agresi baru Rusia, ketika kembalinya Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump ke Gedung Putih memicu kekhawatiran akan penyelesaian perang lebih cepat dan membuat Ukraina kehilangan wilayahnya.
Ukraina telah mengecam memorandum itu sejak tahun 2014, jauh sebelum Rusia menginvasi negaranya tahun 2022 lalu, ketika pasukan Moskow menduduki dan menganeksasi Semenanjung Crimea di bagian timur Ukraina. Pertempuran di Ukraina bagian timur yang menewaskan ribuan orang itu berujung gencatan senjata rapuh yang diikuti puluhan putaran perundingan berdasarkan apa yang dikenal sebagai Perjanjian Minsk.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Cukup dengan Memorandum Budapest. Cukup dengan Perjanjian Minsk. Dua kali sudah cukup, kita tidak bisa jatuh ke dalam perangkap yang sama untuk ketiga kalinya. Kita tidak memiliki hak untuk melakukannya," tegas Zelensky dalam pernyataannya.
Kementerian Luar Negeri Ukraina meminta AS dan Inggris, yang juga menandatangani Memorandum Budapest, serta Prancis dan China untuk mendukung pemberian jaminan keamanan bagi Ukraina.
"Kami meyakini bahwa satu-satunya jaminan keamanan nyata bagi Ukraina, serta pencegah agresi Rusia lebih lanjut terhadap Ukraina dan negara-negara lainnya, adalah keanggotaan penuh Ukraina di NATO," demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Ukraina.
(nvc/ita)
