.webp)
Parlemen Israel menyetujui undang-undang (UU) yang melarang badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pengungsi Palestina atau United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) bekerja di Israel. Seorang anggota parlemen Israel mengungkapkan alasan mereka menyetujui UU itu.
"UNRWA... menjual cerita kepada mereka (rakyat Palestina) bahwa mereka akan dapat kembali ke Israel. Ini tidak akan terjadi," ujar anggota parlemen Israel dari partai Beitenu, Yulia Malinovsky dilansir CNN, Selasa (29/10/2024).
UNRWA membantah keras tuduhan tersebut. Atas tuduhan itu beberapa negara termasuk AS, juga sempat menangguhkan pendanaan untuk UNRWA awal tahun ini, sementara tuduhan tersebut sedang diselidiki.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pada bulan Januari, UNRWA mengakhiri kontrak orang-orang yang disebutkan namanya di Israel dan meluncurkan penyelidikan atas klaim mereka. Sebagian besar negara telah memulihkan pendanaan kecuali Amerika Serikat, yang merupakan donor terbesarnya.
UNRWA mengatakan bahwa pada 20 Oktober tahun ini, 233 pekerjanya terbunuh. Bulan lalu, badan tersebut mengatakan bahwa seorang staf UNRWA "ditembak dan dibunuh di atap rumahnya oleh penembak jitu selama operasi militer Israel semalam" di Kamp El Far'a di Tepi Barat yang diduduki Israel.
Sebelumnya, Parlemen Israel menyetujui UU yang melarang UNRWA bekerja di wilayah Israel. Undang-undang ini tetap disahkan Israel meskipun ada keberatan dari Amerika Serikat.
Dilansir AFP, Selasa (29/10/2024), UU ini disetujui Senin (28/10) waktu setempat. Para legislator Israel meloloskan undang-undang tersebut dengan 92 suara mendukung, sedangkan, ada 10 suara menentang.
Larangan terhadap badan PBB tersebut -- yang telah menyediakan bantuan penting dan pendampingan di seluruh wilayah Palestina dan pengungsi Palestina di tempat lain selama lebih dari tujuh dekade -- akan menjadi pukulan bagi kerja kemanusiaan di Gaza jika diterapkan, menurut para ahli.
Juru bicara UNRWA Juliette Touma mengecam pemungutan suara tersebut.
"Sangat keterlaluan bahwa negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa berupaya membubarkan badan PBB yang juga merupakan penanggap terbesar dalam operasi kemanusiaan di Gaza," katanya kepada AFP.
"Jika ini dilaksanakan, ini akan menjadi bencana, termasuk karena dampak yang mungkin terjadi pada operasi kemanusiaan di Gaza dan di beberapa bagian Tepi Barat," katanya, seraya menambahkan bahwa badan tersebut adalah penyedia utama "tempat berlindung, makanan, dan perawatan kesehatan primer" di Gaza yang dilanda perang.
Simak Video: Staf UNRWA Jadi Target Israel di Gaza Meski Sudah Berompi PBB
