.webp)
Pemerintah Inggris, yang kini dikuasai Partai Buruh dengan Perdana Menteri (PM) Keir Starmer, mengumumkan pihaknya akan melanjutkan pendanaan untuk badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk pengungsi Palestina, UNRWA.
Langkah ini mencerminkan perubahan besar pertama dalam pendekatan Inggris terhadap konflik Israel-Palestina, setelah Partai Buruh yang menang pemilu mengambil alih kekuasaan dari Partai Konservatif pada awal bulan ini.
Seperti dilansir Reuters, Sabtu (20/7/2024), Inggris merupakan salah satu dari beberapa negara yang menghentikan pendanaan untuk UNRWA menyusul tuduhan Israel soal beberapa staf badan PBB itu terlibat dalam serangan mematikan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu yang memicu perang Gaza.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Saat berbicara kepada parlemen Inggris pada Jumat (19/7), Menteri Luar Negeri (Menlu) David Lammy meyakinkan para anggota parlemen bahwa UNRWA telah mengambil langkah-langkah untuk memastikan mereka memiliki "standar netralitas tinggi", termasuk meningkatkan pemeriksaan latar belakang.
UNRWA diketahui menyediakan pendidikan, layanan kesehatan dan bantuan kemanusiaan kepada jutaan warga Palestina.
Lammy, dalam pernyataannya, menyebut UNRWA sebagai tulang punggung bagi operasi bantuan kemanusiaan di Jalur Gaza yang membantu untuk memberi makan sekitar separuh penduduk daerah kantong Palestina tersebut.
Dia menyatakan bahwa pemerintah Inggris akan menyediakan pendanaan baru sebesar 21 juta Poundsterling (Rp 439,7 miliar) untuk UNRWA.
 Menlu Inggris David Lammy Foto: House of Commons/Handout via REUTERS Purchase Licensing Rights |
Simak berita selengkapnya di halaman selanjutnya.
"Bantuan kemanusiaan merupakan kebutuhan moral dalam menghadapi bencana seperti ini, dan lembaga bantuan kemanusiaan-lah yang memastikan dukungan Israel mampu menjangkau warga sipil di lapangan," sebutnya.
"UNRWA sangat penting dalam upaya ini. Tidak ada lembaga lainnya yang bisa menyalurkan bantuan sebesar yang dibutuhkan," imbuh Lammy.
Partai Buruh Inggris menghadapi kritikan setelah awalnya terlihat membenarkan taktik Israel di Jalur Gaza, termasuk memutus pasokan air dan listrik, dan secara bertahap mengubah posisi partai tersebut ke arah mendukung gencatan senjata segera.
Israel menuduh UNRWA terlibat dengan Hamas, dan menyebut kelompok militan Gaza itu tertanam dalam infrastruktur badan PBB tersebut.
Sebuah peninjauan, yang dipimpin oleh mantan Menlu Prancis Catherine Colonna, yang dirilis pada April lalu menyatakan Israel tidak memberikan bukti atas tuduhannya soal ratusan staf UNRWA merupakan anggota Hamas.
Beberapa negara lainnya, termasuk Jepang, Jerman, Italia, Australia, dan Kanada telah melanjutkan kembali pendanaan untuk UNRWA setelah sempat menghentikannya.
