.webp)
Amerika Serikat (AS) mendesak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk melakukan voting terhadap draf resolusi yang mendukung rencana "gencatan senjata segera dengan pembebasan para sandera" antara Israel dan Hamas, yang sedang berperang di Jalur Gaza.
Seperti dilansir AFP, Senin (10/6/2024), sejumlah sumber diplomatik PBB mengatakan voting atau pemungutan suara dijadwalkan pada Senin (10/6) waktu setempat, namun belum dikonfirmasi oleh Korea Selatan (Korsel) yang memegang jabatan Presiden Dewan Keamanan PBB untuk bulan Juni.
"Hari ini, Amerika Serikat meminta Dewan Keamanan (PBB) untuk melakukan pemungutan suara... mendukung usulan yang dibahas," ucap juru bicara delegasi AS untuk PBB, Nate Evans, dalam pernyataan pada Minggu (9/6) waktu setempat tanpa menyebut tanggal voting digelar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Anggota dewan tidak boleh melewatkan kesempatan ini dan harus berbicara dengan satu suara untuk mendukung kesepakatan ini," imbuhnya.
AS yang merupakan sekutu setia Israel, telah banyak dikritik karena memveto beberapa draf resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan gencatan senjata di Jalur Gaza.
Presiden AS Joe Biden, pada 31 Mei lalu, meluncurkan dorongan baru untuk gencatan senjata dan kesepakatan pembebasan sandera, terpisah dari PBB. Berdasarkan proposal itu, Israel akan menarik pasukannya dari area berpenduduk di Jalur Gaza dan Hamas akan membebaskan para sandera.
Gencatan senjata, menurut proposal itu, akan berlangsung selama enam minggu dan bisa diperpanjang, sembari para perunding berupaya mengakhiri perang secara permanen. AS menempatkan tanggung jawab utama untuk menerima proposal itu kepada Hamas.
Dalam draf resolusi terbaru yang diajukannya ke Dewan Keamanan PBB, Washington secara spesifik menyerukan agar kelompok militan yang menguasai Jalur Gaza proposal gencatan senjata mereka.
Simak berita selengkapnya di halaman selanjutnya.
Draf resolusi yang telah didistribusikan kepada negara-negara anggota Dewan Keamanan PBB pada Minggu (9/6) waktu setempat, menyatakan "menyambut baik" proposal gencatan senjata terbaru sembari menyebut bahwa Israel telah menerimanya -- berbeda dengan versi sebelumnya.
Disebutkan bahwa draf resolusi yang diajukan AS itu "menyerukan kepada Hamas untuk juga menerimanya, dan mendesak kedua pihak untuk sepenuhnya melaksanakan ketentuan-ketentuannya tanpa penundaan dan tanpa syarat".
Dalam respons terhadap permintaan beberapa negara anggota, draf terbaru dengan jelas menjabarkan proposal gencatan senjata itu. Salah satunya menyebut fase pertama dengan "gencatan senjata segera, sepenuhnya dan menyeluruh", kemudian pembebasan para sandera Hamas, dan "pertukaran tahanan Palestina" ditambah "penarikan pasukan Israel dari area-area berpenduduk di Gaza".
Disebutkan juga dalam draf itu soal "penyaluran bantuan kemanusiaan yang aman dan efektif dalam skala besar di seluruh Jalur Gaza kepada semua warga sipil Palestina yang membutuhkannya".
Draf resolusi AS ini diajukan setelah Aljazair sebelumnya mengajukan rancangan resolusi yang isinya menuntut gencatan senjata segera dan, secara khusus, penghentian serangan Israel di Rafah, Jalur Gaza bagian selatan.
AS menyebut rancangan resolusi yang diajukan Aljazair itu tidak membantu, dan menyatakan pihaknya lebih memilih negosiasi di lapangan untuk mencapai gencatan senjata di Jalur Gaza.
