.webp)
AS Kritik Keputusan ICC
Pada bulan lalu, Gedung Putih mengkritik keputusan ICC untuk mengajukan surat perintah penangkapan tersebut. Namun pekan lalu, juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS, John Kirby, mengatakan bahwa sanksi-sanksi untuk ICC bukanlah "pendekatan yang tepat".
Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Matthew Miller, menegaskan kembali posisi AS pada Selasa (4/6) waktu setempat. "Posisi kami sebagai pemerintah adalah kami tidak mendukung sanksi. Kami merasa hal tersebut tidak tepat untuk saat ini," ucapnya kepada wartawan sebelum voting digelar DPR AS.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
ICC Ajukan Perintah Penangkapan
Sebelumnya, Ketua jaksa Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) telah mengajukan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan pemimpin Hamas di Gaza, Yahya Sinwar, karena kejahatan perang. Keduanya dianggap bertanggungjawab atas kejahatan perang.
Dilansir BBC, Selasa (21/5) jaksa ICC, Karim Khan KC, mengatakan ada alasan yang masuk akal untuk meyakini bahwa kedua pria tersebut memikul tanggung jawab pidana atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan sejak hari serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober dan seterusnya.
Selain Netanyahu dan pemimpin Hamas di Gaza, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant dan pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh, serta panglima militer kelompok itu Mohammed Deif, juga dicari untuk ditangkap.
Khan menuduh para pemimpin Hamas melakukan kejahatan termasuk pemusnahan, pembunuhan, penyanderaan, pemerkosaan dan kekerasan seksual, serta penyiksaan.
"Kejahatan terhadap kemanusiaan yang dituduhkan adalah bagian dari serangan yang meluas dan sistematis terhadap penduduk sipil Israel yang dilakukan Hamas dan kelompok bersenjata lainnya," katanya dalam sebuah pernyataan.
"Beberapa kejahatan ini, menurut penilaian kami, masih berlanjut hingga hari ini."
Hamas, katanya, telah menimbulkan "rasa sakit yang tak terbayangkan melalui kekejaman yang diperhitungkan dan sikap tidak berperasaan yang ekstrim".
Khan juga mengatakan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Israel dicurigai melakukan kejahatan termasuk membuat warga sipil kelaparan sebagai metode peperangan, pembunuhan, dengan sengaja mengarahkan serangan terhadap penduduk sipil, dan pemusnahan.
Khan mengatakan kantornya mempunyai bukti bahwa Israel "secara sengaja dan sistematis telah merampas benda-benda yang sangat diperlukan bagi kelangsungan hidup manusia dari penduduk sipil di seluruh wilayah Gaza".
Israel, katanya, mempunyai hak untuk membela diri tetapi tidak dengan "dengan sengaja menyebabkan kematian, kelaparan, penderitaan besar, dan cedera serius pada tubuh atau kesehatan penduduk sipil" yang menurutnya merupakan tindakan kriminal.
(lir/lir)
