.webp)
Kantor kejaksaan Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) mengajukan surat perintah penangkapan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant serta tiga pemimpin kelompok Hamas.
Jaksa penuntut ICC, Karim Khan mengatakan ada alasan yang masuk akal untuk meyakini bahwa mereka mengemban tanggung jawab pidana atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, setidaknya sejak 7 Oktober 2023.
Apa yang akan terjadi selanjutnya? Bagaimana tindakan jaksa ICC dapat berdampak pada hubungan diplomatik dan kasus-kasus pengadilan lainnya yang berfokus pada Gaza?
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Apa yang terjadi selanjutnya di ICC?
Dilansir Reuters dan Al Arabiya, Selasa (21/5/2024), permintaan Jaksa Karim Khan ini diajukan ke majelis pra-sidang. Majelis tersebut akan terdiri dari tiga hakim: hakim ketua Iulia Motoc dari Rumania, hakim asal Meksiko, Maria del Socorro Flores Liera dan hakim Reine Alapini-Gansou dari Benin. Tidak ada batas waktu bagi hakim untuk memutuskan apakah akan mengeluarkan surat perintah penangkapan. Dalam kasus-kasus sebelumnya, hakim hanya membutuhkan waktu satu bulan hingga beberapa bulan.
Jika para hakim setuju bahwa ada "alasan yang masuk akal" untuk meyakini bahwa kejahatan perang atau kejahatan terhadap kemanusiaan telah dilakukan, mereka akan mengeluarkan surat perintah penangkapan. Surat perintah tersebut harus menyebutkan nama orangnya, kejahatan spesifik yang dimintakan penangkapannya, dan pernyataan fakta yang diduga merupakan kejahatan tersebut.
Hakim dapat mengubah permintaan surat perintah penangkapan dan hanya mengabulkan sebagian dari tuntutan jaksa. Dakwaan juga dapat diubah dan diperbarui nanti.
Para pemimpin Israel dan Hamas telah menampik tuduhan melakukan kejahatan perang, dan perwakilan kedua belah pihak mengkritik keputusan Khan tersebut.
Akankah Netanyahu dan para pemimpin Hamas ditangkap?
Statuta Roma yang menjadi dasar berdirinya ICC, dikombinasikan dengan yurisprudensi dari kasus-kasus masa lalu yang melibatkan surat perintah penangkapan terhadap kepala negara yang menjabat, mewajibkan seluruh 124 negara penandatangan ICC untuk menangkap dan menyerahkan setiap individu yang terkena surat perintah penangkapan ICC, jika mereka menginjakkan kaki di wilayah mereka. Namun, ICC tidak mempunyai cara untuk melakukan penangkapan. Sanksi bagi negara yang tidak melakukan penangkapan akan dirujuk kembali ke majelis negara-negara anggota ICC dan pada akhirnya dirujuk ke Dewan Keamanan PBB.
Bisakah penyelidikan atau surat perintah ICC dihentikan sementara?
Aturan ICC mengizinkan Dewan Keamanan PBB untuk mengadopsi resolusi yang akan menghentikan sementara atau menunda penyelidikan atau penuntutan selama satu tahun, dengan kemungkinan perpanjangan penundaan tanpa batas waktu.
Simak Video: Selain Netanyahu, ICC Juga Ajukan Surat Penangkapan ke 3 Pemimpin Hamas
