.webp)
Qatar sedang mengkaji ulang perannya sebagai mediator antara Israel dan Hamas yang berperang selama enam bulan terakhir. Langkah ini diambil Doha setelah negara itu menuai kritikan terkait perannya dalam menengahi perundingan antara Israel dan Hamas selama ini.
"Qatar sedang dalam proses evaluasi ulang, secara menyeluruh, atas perannya," ucap Perdana Menteri (PM) Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani dalam konferensi pers di Doha, seperti dilansir AFP, Kamis (18/4/2024).
"Ada eksploitasi dan penyalahgunaan peran Qatar," sebutnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sheikh Mohammed menambahkan bahwa Qatar telah menjadi korban "point-scoring" -- atau upaya menarik simpati -- oleh "sejumlah politisi yang berupaya melakukan kampanye pemilu dengan merendahkan Negara Qatar".
Qatar bersama dengan Amerika Serikat (AS) dan Mesir, telah terlibat dalam perundingan di belakang layar selama berminggu-minggu yang bertujuan mewujudkan gencatan senjata di Jalur Gaza dan pembebasan para sandera Israel dengan imbalan tahanan Palestina yang ditahan di penjara-penjara Israel.
Para mediator awalnya berharap bisa mencapai gencatan senjata sebelum Ramadan, namun kemajuan berulang kali terhambat tanpa adanya penghentian pertempuran selama bulan suci bagi umat Muslim tersebut yang telah berakhir pekan lalu.
Sheikh Mohammed, pada Rabu (17/4) waktu setempat, mengatakan bahwa perundingan itu telah terhenti.
"Kami sedang melalui tahap sensitif dengan beberapa hambatan, dan kami berusaha semaksimal mungkin untuk mengatasi hambatan ini," ujarnya.
Simak berita selengkapnya di halaman selanjutnya.
Qatar yang menjadi tuan rumah bagi kepemimpinan politik Hamas sejak tahun 2012 dengan restu dari AS, telah sering menepis kritikan terhadap mediasi yang dilakukan negara itu, termasuk dari PM Israel Benjamin Netanyahu.
Pada Selasa (16/4) waktu setempat, Kedutaan Besar Qatar di Washington DC merilis pernyataan yang isinya menegur anggota parlemen Partai Demokrat Steny Hoyer, yang sebelumnya menyerukan agar Doha memberikan tekanan kepada Hamas untuk menjamin pembebasan sandera Israel.
Perang pecah di Jalur Gaza setelah Hamas meluncurkan serangan mematikan terhadap Israel pada Oktober tahun lalu, yang dilaporkan menewaskan sekitar 1.200 orang yang sebagian besar warga sipil.
Militer Israel melancarkan rentetan serangan terhadap Jalur Gaza untuk membalas Hamas, dengan laporan terbaru otoritas kesehatan setempat menyebut sedikitnya 33.899 orang, kebanyakan perempuan dan anak-anak, tewas akibat serangan tersebut.
Hamas juga dilaporkan menyandera sekitar 250 orang, baik warga Israel maupun warga negara asing, sejak serangan Oktober lalu. Puluhan sandera di antaranya telah dibebaskan selama kesepakatan gencatan senjata singkat pada November tahun lalu, yang menyisakan sekitar 129 orang yang masih disandera di Jalur Gaza.
