Ngeri, Kediaman Perdana Menteri Libya Diserang RPG

Tripoli -

Kediaman Perdana Menteri (PM) Libya Abdulhamid al-Dbeibah menjadi target serangan granat berpeluncur roket (RPG) pada Minggu (31/3) waktu setempat. Serangan itu memicu kerusakan, namun mujur, tidak ada laporan korban jiwa.

Seperti dilansir Reuters, Senin (1/4/2024), serangan RPG terhadap kediaman PM Dbeibah di ibu kota Tripoli itu diungkapkan oleh seorang menteri Libya yang enggan disebut namanya saat berbicara kepada Reuters.

Disebutkan menteri Libya tersebut bahwa serangan itu menyebabkan sejumlah kerusakan pada kompleks kediaman PM Dbeibah. Namun informasi lebih detail soal serangan itu belum diungkapkan oleh menteri Libya tersebut.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Belum diketahui secara jelas siapa kelompok atau dalang di balik serangan RPG tersebut.

Dua warga setempat mengakui mereka sempat mendengar suara ledakan besar di dekat lautan di lingkungan mewah Hay Andalus, Tripoli, yang menjadi lokasi kediaman PM Dbeibah.

Seorang warga setempat lainnya menuturkan bahwa setelah ledakan besar terdengar, pasukan keamanan bersenjata berat beserta kendaraan mereka dikerahkan di sekitar lokasi.

Libya tidak memiliki perdamaian atau stabilitas sejak pemberontakan yang didukung NATO tahun 2011, dan terpecah-belah tahun 2014 antara faksi timur dan faksi barat, dengan pemerintahan yang bersaing mengatur masing-masing wilayah.

Simak berita selengkapnya di halaman selanjutnya.

Pemerintahan Persatuan Nasional yang dipimpin PM Dbeibah dibentuk melalui proses yang didukung Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 2021 lalu.

Namun parlemen di wilayah timur Libya tidak lagi mengakui legitimasi pemerintahan PM Dbeibah sejak akhir tahun tersebut, usai upaya menggelar pemilu nasional berujung kegagalan yang memicu kebuntuan politik berkepanjangan.

Awal Maret ini, tiga pemimpin utama di negara tersebut mengungkapkan mereka telah menyetujui "perlunya" pembentukan pemerintahan baru yang bersatu yang akan mengawasi pelaksanaan pemilu yang telah lama tertunda.

PM Dbeibah telah berjanji tidak akan menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah baru tanpa adanya pemilu nasional.