Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyampaikan komentar atas rencana pemerintah Amerika Serikat (AS) untuk membangun pelabuhan sementara di pantai Jalur Gaza untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan via jalur laut. Bagaimana tanggapan PBB?
Seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Jumat (8/3/2024), juru bicara Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Stephane Dujarric tidak memberikan jawaban tegas ketika ditanya oleh wartawan soal rencana Washington untuk membangun pelabuhan sementara di pantai Mediterania di pesisir Jalur Gaza tersebut.
Dujarric mengatakan bahwa fokus internasional seharusnya tertuju pada distribusi bantuan skala besar dan masuknya bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza melalui jalur darat. Namun demikian, imbuh Dujarric, PBB menyambut cara apa pun yang digunakan untuk menyalurkan lebih banyak bantuan ke wilayah tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Cara apa pun untuk memberikan lebih banyak bantuan ke Gaza, baik melalui laut atau udara (airdrop), jelas bagus," ujar Dujarric mengomentari rencana AS itu.
Namun demikian, Dujarric menilai bahwa pengiriman bantuan melalui jalur darat akan lebih hemat biaya dan lebih maksimal dari segi volume.
"Kita memerlukan lebih banyak titik masuk dan kita memerlukan volume bantuan yang lebih besar untuk masuk melalui jalur darat," sebutnya.
PBB telah memperingatkan bahwa sedikitnya 576.000 orang di Jalur Gaza -- seperempat dari total populasi wilayah tersebut -- berada di ambang kelaparan.
Sejumlah bantuan bisa masuk ke Jalur Gaza yang dikuasai Hamas melalui perlintasan perbatasan Rafah dari Mesir dan Kerem Shalom dari Israel. Sebelum perang berkecamuk pada Oktober tahun lalu, Jalur Gaza bergantung pada 500 truk yang membawa pasokan setiap harinya.
Simak berita selengkapnya di halaman selanjutnya.
Badan PBB untuk pengungsi Palestina, atau UNRWA, melaporkan pekan lalu bahwa rata-rata hampir 97 truk bisa memasuki Jalur Gaza setiap harinya selama Februari. Angka itu menurun dibandingkan 150 truk per hari sepanjang Januari lalu.
Pengiriman via Kerem Shalom, sebut UNRWA, kadang-kadang diblokir oleh para demonstran Israel.
AS bersama Yordania dan Prancis juga telah melakukan penyaluran bantuan via udara atau airdrop, dengan Israel mengawasi penyaluran bantuan oleh kontraktor-kontraktor swasta.
PBB mengatakan bahwa rute darat baru di Jalur Gaza bagian utara akan dinilai pada Kamis (7/3) waktu setempat. Program Pangan Dunia (WFP) menghentikan pengiriman bantuan ke Jalur Gaza bagian utara pada 20 Februari karena masalah keamanan setelah konvoinya dilanda serangan dari kerumunan massa.
Sementara itu, para pejabat AS menyebut penyaluran bantuan di Jalur Gaza menjadi tantangan besar karena pelanggaran hukum semakin meningkat, dengan adanya geng-geng kriminal yang menjarah bantuan kemanusiaan dan menjualnya kembali.