.webp)
Para pemimpin Kanada, Australia dan Selandia Baru secara bersama-sama menyerukan gencatan senjata kemanusiaan segera di Jalur Gaza. Seruan ini disampaikan untuk merespons laporan soal rencana serangan darat Israel terhadap kota Rafah, yang menjadi tempat perlindungan pengungsi sipil di Jalur Gaza.
Seperti dilansir Al Arabiya, Jumat (16/2/2024), seruan gencatan senjata itu disampaikan oleh Perdana Menteri (PM) Kanada Justin Trudeau, PM Australia Anthony Albanese, dan PM Selandia Baru Christopher Luxon dalam pernyataan gabungan yang dirilis pada Kamis (15/2) waktu setempat.
"Kami sangat prihatin dengan indikasi bahwa Israel merencanakan serangan darat ke Rafah. Operasi militer ke Rafah akan menjadi bencana besar," demikian pernyataan gabungan ketiga PM.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Gencatan senjata kemanusiaan segera sangat dibutuhkan," cetus Trudeau, Albanese, dan Luxon dalam seruan mereka.
PM Israel Benjamin Netanyahu sebelumnya mengatakan pihaknya akan terus melancarkan serangan terhadap Hamas yang disebutnya ada di Rafah, tempat perlindungan terakhir bagi para pengungsi Palestina di wilayah Jalur Gaza bagian selatan.
Namun, kelompok-kelompok HAM internasional memperingatkan bahwa lebih dari 1,4 juta warga Palestina yang mengungsi ke Rafah tidak memiliki tempat dan tujuan lainnya setelah Israel menghancurkan semua wilayah yang tersisa, yang sebelumnya disebut sebagai zona aman.
Pernyataan gabungan PM Kanada, PM Australia dan PM Selandia Baru itu juga menyerukan kepada Israel untuk mendengarkan peringatan internasional dan tidak melancarkan serangan darat ke Rafah.
Simak berita selengkapnya di halaman berikutnya.
Disebutkan juga dalam pernyataan gabungan tersebut bahwa gencatan senjata tidak bisa dilakukan secara "sepihak", dan akan mengharuskan Hamas untuk melucuti senjatanya dan segera membebaskan semua sandera yang tersisa di Jalur Gaza.
Pemimpin ketiga negara itu, dalam pernyataan gabungan, mengingatkan bahwa putusan Mahkamah Internasional (ICJ) pada Januari lalu, soal tuduhan genosida yang diajukan oleh Afrika Selatan, mewajibkan Israel untuk melindungi warga sipil dan memberikan layanan dasar serta bantuan kemanusiaan yang penting.
"Perlindungan warga sipil adalah hal terpenting dan merupakan persyaratan berdasarkan hukum kemanusiaan internasional," sebut pernyataan gabungan itu.
"Warga sipil Palestina tidak bisa dipaksa menanggung akibat dari (Israel) mengalahkan Hamas," imbuh pernyataan tersebut.
