.webp)
Arab Saudi kembali menyampaikan penegasan bahwa tidak akan ada hubungan diplomatik yang terjalin dengan Israel tanpa adanya negara Palestina yang merdeka dan diakui. Penegasan ini disampaikan Riyadh kepada Amerika Serikat (AS) yang menjadi penengah dalam upaya normalisasi Saudi dan Israel.
Seperti dilansir Al Arabiya dan AFP, Rabu (7/2/2024), Kementerian Luar Negeri Saudi secara jelas menegaskan kepada Washington, pekan ini, bahwa negara Palestina yang merdeka itu harus diakui berdasarkan garis perbatasan tahun 1967 silam dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.
Tidak hanya itu, Riyadh juga menegaskan bahwa hubungan diplomatik tidak akan terjalin hingga "agresi" militer Israel terhadap Jalur Gaza dihentikan dan semua pasukan pendudukan Israel ditarik mundur dari daerah kantong Palestina tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kementerian Luar Negeri menyatakan bahwa mengenai diskusi antara Kerajaan Arab Saudi dan Amerika Serikat mengenai proses perdamaian Arab-Israel, dan mengingat apa yang telah disampaikan kepada juru bicara keamanan nasional AS, Kementerian Luar Negeri menegaskan bahwa posisi Kerajaan Arab Saudi selalu teguh dalam masalah Palestina dan pentingnya saudara-saudara rakyat Palestina mendapatkan hak-hak mereka yang sah," tegas Kementerian Luar Negeri Saudi dalam pernyataan terbaru yang dirilis Rabu (7/2) waktu setempat, seperti dikutip Saudi Press Agency (SPA).
"Kerajaan telah mengkomunikasikan posisi teguhnya kepada pemerintah AS bahwa tidak akan ada hubungan diplomatik dengan Israel, kecuali negara Palestina yang merdeka diakui berdasarkan perbatasan tahun 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya," tegas pernyataan tersebut.
"Dan jika agresi Israel terhadap Jalur Gaza dihentikan dan semua pasukan pendudukan Israel ditarik mundur dari Jalur Gaza," imbuh Kementerian Luar Negeri Saudi.
Penegasan terbaru Saudi ini disampaikan setelah juru bicara keamanan nasional Gedung Putih AS John Kirby, saat berbicara kepada wartawan pada Selasa (6/2), mengatakan bahwa perundingan normalisasi Saudi-Israel "sedang berlangsung" dan bahwa Washington telah "menerima tanggapan positif dari kedua belah pihak bahwa mereka bersedia melanjutkan diskusi itu".
"Kerajaan mengulangi kembali seruannya kepada anggota-anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang belum mengakui negara Palestina, untuk mempercepat pengakuan negara Palestina berdasarkan perbatasan tahun 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, sehingga rakyat Palestina mendapatkan hak-hak mereka yang sah dan agar perdamaian menyeluruh dan adil tercapai bagi semuanya," cetus Kementerian Luar Negeri Saudi dalam pernyataannya.
Simak berita selengkapnya di halaman berikutnya.
Saudi yang menjadi rumah bagi situs-situs tersuci dalam ajaran Islam, tidak pernah mengakui Israel dan tidak bergabung dengan Perjanjian Abraham tahun 2020 yang dimediasi oleh AS. Beberapa negara Teluk, seperti Bahrain, Uni Emirat Arab dan Maroko, telah menjalin hubungan diplomatik resmi dengan Israel.
Pernyataan terbaru Saudi tersebut dirilis setelah Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Antony Blinken berkunjung ke Riyadh dan bertemu dengan putra mahkota Saudi Pangeran Mohammed bin Salman (MBS), yang juga menjabat sebagai Perdana Menteri (PM) Saudi, pada Senin (5/2) waktu setempat.
Pertemuan itu dilaporkan membahas sejumlah isu, termasuk soal situasi kemanusiaan di Jalur Gaza dan upaya mencegah penyebaran konflik di Timur Tengah.
Saat berbicara kepada wartawan di Doha, Qatar, Blinken mengungkapkan bahwa dalam pembicaraan di Riyadh, MBS "menegaskan kembali minat kuat Arab Saudi dalam mengupayakan" normalisasi dengan Israel.
"Tapi dia juga memperjelas apa yang telah dia katakan kepada saya sebelumnya, yaitu bahwa untuk mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan dua hal -- berakhirnya konflik di Gaza, dan jalur yang jelas dan kredibel dalam jangka panjang menuju pembentukan negara Palestina," tutur Blinken.
