Menlu AS Temui Putra Mahkota Arab Saudi di Riyadh, Bahas Apa?

This handout picture provided by the Saudi Press Agency (SPA) shows Saudi Arabias Crown Prince Mohammed bin Salman (R) receiving US Secretary of State Antony Blinken (L) in Riyadh on February 5, 2024. (Photo by SPA / AFP) / === RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / HO / SPA - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS === — Menlu AS Anthony Blinken bertemu Putra Mahkota Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman di Riyadh (AFP PHOTO/HO/SPA)

Riyadh -

Menteri Luar Negeri (Menlu) Amerika Serikat (AS) Antony Blinken, yang kembali melakukan tur ke kawasan Timur Tengah, bertemu dengan Putra Mahkota Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman (MBS) di Riyadh pada awal pekan ini. Apa yang dibahas oleh keduanya?

Seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Selasa (6/2/204), kunjungan dan pertemuan itu digelar saat situasi kemanusiaan di Jalur Gaza semakin memprihatinkan, dengan sedikitnya 27.478 orang tewas dan 66.835 orang lainnya terluka akibat rentetan serangan Israel sejak Oktober tahun lalu.

Warga sipil Gaza mengutarakan harapan mereka agar kunjungan terbaru Blinken ke negara-negara Timur Tengah itu pada akhirnya akan mampu menghasilkan gencatan senjata, demi mencegah ancaman serangan terbaru Israel terhadap tempat perlindungan terakhir di daerah kantong Palestina tersebut.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pertemuan Blinken dengan MBS yang juga menjabat Perdana Menteri (PM) Saudi ini berlangsung selama dua jam pada Senin (5/2) waktu setempat. Namun saat ditanya wartawan soal pertemuannya dengan MBS, Blinken tidak menjawab dan hanya melambaikan tangan.

Lantas apa yang sebenarnya dibahas oleh Blinken dan MBS dalam pertemuan tersebut?

"Menlu menggarisbawahi pentingnya mengatasi kebutuhan kemanusiaan di Gaza dan mencegah penyebaran konflik lebih lanjut," ungkap Departemen Luar Negeri AS dalam pernyataan yang dirilis usai pertemuan itu digelar.

Blinken juga akan mengunjungi Mesir, Qatar, Israel dan Tepi Barat sepanjang pekan ini. Menlu AS itu juga akan mendorong upaya perundingan yang dimediasi oleh Kairo dan Doha dengan kelompok Hamas mengenai kesepakatan untuk membebaskan sandera-sandera Israel yang masih ditahan di Jalur Gaza.

Kunjungan Blinken ke Timur Tengah ini menjadi kunjungan kelima yang dilakukannya sejak perang berkecamuk di Jalur Gaza pada awal Oktober tahun lalu. Kunjungan ini dilakukan pada periode yang digambarkan oleh para pejabat senior AS sebagai salah satu periode paling berbahaya di kawasan.

Simak berita selengkapnya di halaman berikutnya.

Konflik meluas ketika kelompok-kelompok yang didukung Iran memasuki medan pertempuran dengan melancarkan rentetan serangan terhadap pasukan AS di Irak dan Suriah, sementara kelompok Houthi menyerang kapal-kapal komersial di Laut Merah.

Lebih dari 130 sandera -- dari total 250 orang yang diculik sejak serangan Hamas pada 7 Oktober lalu -- masih ditahan di Jalur Gaza, dan kemungkinan pembebasan mereka oleh Hamas menjadi salah satu isu yang dibahas dalam perundingan gencatan senjata yang dimediasi Qatar dan Mesir dengan dukungan AS.

Meskipun para pejabat terkait mencatat adanya beberapa kemajuan, mereka juga memperingatkan bahwa perbedaan pendapat masih ada.

"Bukan suatu kebetulan bahwa kita akan mengunjungi tiga negara yang terlibat dalam perundingan tersebut: Mesir, Qatar dan Israel," tutur salah satu pejabat AS yang enggan disebut namanya.

Blinken, saat berbicara dalam forum ekonomi di Davos bulan lalu, menyebut adanya "ekualitas baru" di Timur Tengah di mana negara-negara Arab dan Muslim yang menjadi tetangga Israel siap untuk mengintegrasikan Tel Aviv ke kawasan tersebut, namun mereka perlu melihat jalan menuju pembentukan negara Palestina.

Percakapan soal siapa yang akan memerintah Jalur Gaza setelah perang, bagaimana Otoritas Palestina perlu melakukan reformasi agar bisa menguasai wilayah tersebut dan mendapatkan jaminan keamanan bagi Israel, menurut pejabat AS itu, kini berada dalam ekualitas yang sama.

Tapi, sebut pejabat AS tersebut, tercapainya hasil yang nyata memerlukan kompromi dari Israel dan Palestina.

Situasinya tidak mudah karena PM Israel Benjamin Netanyahu berselisih dengan pemerintahan Presiden AS Joe Biden soal pembentukan negara Palestina yang merdeka. Netanyahu menegaskan tidak akan berkompromi mengenai "kontrol keamanan penuh Israel atas seluruh wilayah di sebelah barat Sungai Yordan".

Halaman 1 2

Selanjutnya