Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) menjadi sorotan gara-gara dituduh Israel terlibat serangan oleh Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober. Gara-gara tuduhan Israel, negara-negara besar menghentikan pendanaannya untuk lembaga yang mengurusi pengungsi Palestina itu.
UNRWA dibentuk untuk para pengungsi perang tahun 1948 saat berdirinya Israel di wilayah yang dulunya merupakan wilayah Palestina yang dikuasai Inggris. Badan PBB itu juga mengurusi jutaan keturunan pengungsi asli di wilayah Palestina dan di luar negeri.
Israel telah sejak lama menuduh UNRWA melanggengkan konflik dengan mencegah permukiman kembali para pengungsi, dan pada masa lalu pernah mengatakan bahwa staf badan PBB itu terlibat dalam serangan bersenjata. UNRWA membantah telah melakukan pelanggaran dan menggambarkan perannya sebagai badan bantuan saja.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Untuk konteks paling aktual, media pers Reuters mendapatkan berkas intelijen dari sumber yang tidak bisa disebutkan identitasnya. Berkas ini muncul saat Jalur Gaza belum betul-betul aman dari serangan Israel sejak 7 Oktober, momentum yang menjadi pembenaran Israel melakukan agresi ke Jalur Gaza.
Dilansir Reuters, Selasa (30/1/2024), negara-negara kaya yakni Amerika Serikat (AS), Jerman, Inggris, hingga Austria menyetop pendanaan ke UNRWA. Tentu saja penanganan pengungsi Palestina segera menjadi megap-megap karena kurang duit.
Simak Video 'Diperingatkan Israel, Ribuan Warga Palestina Tinggalkan Gaza Barat':
Selanjutnya, isi berkas intelijen tersebut:
Isi berkas intelijen
Sumber tuduhan adalah berkas intelijen setebal tujuh halaman dari Israel. Di berkas itu disebut bahwa ada 190 staf UNRWA termasuk yang menjadi guru di sekolah-sekolah PBB, merangkap sebagai militan Hamas atau Jihad Islam yang bermarkas di Jalur Gaza.
Berkas itu bahkan menyertakan nama-nama dan foto 11 staf di antaranya yang dituduh menjadi militan.
"Dari informasi intelijen, dokumen-dokumen dan kartu identitas yang disita selama pertempuran, kini dimungkinkan untuk menandai sekitar 190 anggota teroris Hamas dan PIJ (Jihad Islam Palestina) yang bertugas sebagai pegawai UNRWA," sebut berkas intelijen Israel yang berbahasa Ibrani tersebut.
Israel, menurut berkas intelijen itu, menuduh Hamas "secara metodis dan sengaja mengerahkan infrastruktur terorisnya di berbagai fasilitas dan aset-aset PBB" termasuk sekolah-sekolah. Hamas telah membantah tuduhan tersebut.
Berkas intelijen Israel itu menjadi sorotan karena memuat tuduhan bahwa beberapa staf UNRWA terlibat dalam penculikan dan pembunuhan selama serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober lalu, yang memicu perang di Jalur Gaza.
Seorang staf lainnya, yang menjadi pekerja sosial UNRWA, dituduh terlibat dalam pemindahan jenazah Israel yang tewas ke wilayah Jalur Gaza dan mengkoordinasikan pergerakan truk-truk pikap yang digunakan para perampok dan untuk mengangkut pasokan senjata.
Satu warga Palestina lainnya, dalam berkas itu, dituduh terlibat dalam aksi kekerasan di desa perbatasan Israel, Beeri, yang sepersepuluh penduduknya terbunuh. Seorang warga Palestina lainnya, atau warga keempat yang disebut dalam berkas itu, dituduh berpartisipasi dalam serangan di Reim, lokasi pangkalan militer Israel dan area digelarnya pesta outdoor yang menjadi lokasi tewasnya 360 orang.
![]() |
Satu warga Palestina lainnya, dalam berkas itu, dituduh terlibat dalam aksi kekerasan di desa perbatasan Israel, Beeri, yang sepersepuluh penduduknya terbunuh. Seorang warga Palestina lainnya, atau warga keempat yang disebut dalam berkas itu, dituduh berpartisipasi dalam serangan di Reim, lokasi pangkalan militer Israel dan area digelarnya pesta outdoor yang menjadi lokasi tewasnya 360 orang.
PBB belum terima berkasnya
Juru bicara PBB, Stephane Dujarric, mengatakan pada Senin (29/1) waktu setempat bahwa PBB belum secara resmi menerima salinan berkas intelijen Israel tersebut.
Menteri Luar Negeri (Menlu) Israel, Israel Katz, menyerukan Ketua UNRWA Philippe Lazzarini untuk mengundurkan diri. "Para pegawai UNRWA berpartisipasi dalam pembantaian pada 7 Oktober. Lazzarini harus mengambil kesimpulan dan mengundurkan diri," cetusnya.
Selanjutnya, UNRWA terancam tak bisa beroperasi:
UNRWA terancam tak bisa beroperasi
UNRWA mengatakan mereka terancam tak bisa berlanjut beroperasi lagi bila negara-negara kaya itu menyetop sumbangan untuk UNRWA. UNRWA berisiko tak bisa lanjut membantu pengungsi Palestina setelah Februari berakhir.
"Jika pendanaan tidak dilanjutkan, UNRWA tidak akan dapat melanjutkan layanan dan operasinya di seluruh wilayah, termasuk di Gaza, setelah akhir Februari," kata juru bicara badan tersebut, dilansir Al Arabiya, Selasa (30/1).
Uni Eropa, salah satu donatur utama UNRWA, pada hari Senin menuntut dilakukannya audit "mendesak" terhadap badan tersebut dan mengatakan pihaknya sedang meninjau ulang pendanaan.
Audit tersebut harus dipimpin oleh para ahli yang ditunjuk Komisi Eropa dan dilakukan bersamaan dengan penyelidikan PBB terhadap tuduhan tersebut, kata juru bicara komisi Eric Mamer kepada wartawan.
"Yang jelas adalah tindakan ini mendesak. Hal ini penting dan harus dilakukan tanpa penundaan," kata Mamer.
Sebelumnya, dilaporkan bahwa berkas intelijen Israel yang memicu belasan negara menghentikan pendanaan untuk UNRWA, menyebutkan sedikitnya ada 190 staf UNRWA yang terindikasi menjadi militan garis keras.