.webp)
Badan Bantuan dan Pekerjaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) mengalami kesulitan pendanaan setelah negara-negara donatur utama menghentikan atau menangguhkan bantuan, menyusul tuduhan Israel bahwa 12 staf lembaga itu terlibat serangan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu.
Seperti dilansir Al Arabiya, Senin (29/1/2024), UNRWA yang memiliki total 30.000 staf itu selama ini menjadi sumber dukungan penting bagi masyarakat di Jalur Gaza. UNRWA berjuang keras untuk membantu warga sipil Palestina yang terdampak perang antara Israel dan Hamas selama beberapa bulan terakhir.
Sejak tuduhan itu, UNRWA telah memecat beberapa stafnya dan berjanji melakukan penyelidikan menyeluruh atas klaim Tel Aviv tersebut. Sementara Israel bersumpah untuk menghentikan aktivitas UNRWA usai perang berakhir di Jalur Gaza nantinya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Negara-negara yang menjadi donatur utama UNRWA mengumumkan penghentian pendanaan saat ini. Sedikitnya ada 11 negara donatur yang menghentikan pendanaan mereka, seperti Amerika Serikat (AS), Kanada, Australia, Inggris, Italia, Jerman, Austria, Jepang, Finlandia, Belanda dan Swiss.
Negara-negara yang tersebut di atas, menurut data resmi UNRWA, telah menyumbangkan total US$ 667,2 juta (Rp 10,5 triliun) sepanjang tahun 2022.
Angka itu tergolong lebih besar jika dibandingkan dengan dana US$ 496,5 juta (Rp 7,8 triliun) yang disumbangkan oleh negara-negara donatur lainnya.
Negara-negara yang mengumumkan penghentian pendanaan untuk UNRWA selama ini menjadi salah satu sumber bantuan keuangan terbesar untuk badan PBB tesebut. Penangguhan bantuan UNRWA bisa berdampak buruk bagi warga Palestina yang kini menghadapi kondisi kemanusiaan yang mengerikan.
Simak berita selengkapnya di halaman selanjutnya.
Di Jalur Gaza, UNRWA memberikan layanan untuk 1.476.706 pengungsi yang terdaftar, dengan 183 sekolah, 22 fasilitas kesehatan dan tujuh pusat untuk perempuan serta fasilitas-fasilitas lainnya terancam usai penangguhan pendanaan yang diumumkan negara-negara tersebut.
Nyaris 2 juta warga sipil di Jalur Gaza bergantung pada UNRWA untuk kelangsungan hidup mereka sehari-hari.
Sekjen PBB Serukan Pendanaan untuk UNRWA Dilanjutkan
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Antonio Guterres, pada Minggu (28/1) waktu setempat, menyerukan agar negara-negara terus mendukung UNRWA.
Guterres berjanji akan meminta pertanggungjawaban "setiap pegawai PBB yang terlibat dalam aksi teror" setelah adanya tuduhan keterlibatan dengan kelompok Hamas.
"Puluhan ribu pria dan wanita yang bekerja untuk UNRWA, banyak di antaranya berada dalam situasi paling berbahaya bagi para pekerja kemanusiaan, tidak seharusnya dihukum. Kebutuhan mendesak dari masyarakat yang putus asa yang mereka layani harus dipenuhi," tegas Guterres.
Sementara itu, Irlandia dan Norwegia terus menyatakan dukungan terhadap UNRWA. Kedua negara itu menyebut badan PBB itu melakukan pekerjaan penting untuk membantu warga Palestina yang kehilangan tempat tinggal dan sangat membutuhkan bantuan di Jalur Gaza.
Sejumlah aktivis dan tokoh masyarakat juga menyerukan sumbangan langsung untuk terus membantu masyarakat rentan di Jalur Gaza.
