.webp)
Guterres juga memohon kepada pemerintah negara-negara lain untuk terus mendukung badan pengungsi PBB untuk Palestina (UNRWA) setelah banyak negara yang menghentikan pendanaan.
"Setiap pegawai PBB yang terlibat dalam aksi teror akan dimintai pertanggungjawaban, termasuk melalui tuntutan pidana," kata Sekjen PBB dalam sebuah pernyataan, dilansir Reuters Minggu, (28/1/2024).
"Sekretariat siap bekerja sama dengan otoritas yang kompeten yang mampu mengadili individu-individu sesuai dengan prosedur normal Sekretariat untuk kerja sama tersebut," imbuh Guterres.
Pada saat yang sama, Guterres mengatakan banyaknya pegawai bekerja untuk UNRWA berada pada situasi yang berbahaya tidak boleh dihukum. Sebab ada banyak kebutuhan masyarakat yang harus dilayani harus segera dipenuhi.
"Puluhan ribu pria dan wanita yang bekerja untuk UNRWA, banyak di antara mereka yang berada dalam situasi yang paling berbahaya bagi pekerja kemanusiaan, tidak boleh dihukum. Kebutuhan mendesak dari masyarakat yang mereka layani harus segera dipenuhi," tutur Guterres.
Dalam pernyataannya, Sekjen PBB memberikan rincian tentang staf UNRWA yang diduga terlibat dalam 'tuduhan tindakan menjijikkan' tersebut.
"Dari 12 orang yang terlibat, sembilan orang telah diberhentikan, satu orang dipastikan tewas dan dua orang lainnya sedang diklarifikasi," ujarnya.
Diketahui, Inggris, Jerman, Italia, Belanda, Swiss dan Finlandia, Amerika Serikat, Australia dan Kanada menghentikan pendanaan untuk UNRWA tersebut, yang merupakan sumber dukungan penting bagi masyarakat di Gaza, setelah adanya tuduhan dari Israel.
"Meskipun saya memahami kekhawatiran mereka --saya sendiri merasa ngeri dengan tuduhan ini-- saya sangat menghimbau kepada pemerintah yang telah menghentikan kontribusi mereka, setidaknya untuk menjamin kelangsungan operasional UNRWA," kata Guterres.
Simak juga Video: Israel Dibawa ke Pengadilan Dunia, Ini Reaksi Palestina
(yld/idn)
