Otoritas Venezuela menangkap 32 orang yang diduga terlibat dalam rencana pembunuhan Presiden Nicolas Maduro, yang diyakini sebagai konspirasi yang didukung Amerika Serikat (AS). Terdapat personel militer di antara tersangka yang telah ditangkap setelah penyelidikan dilakukan selama berbulan-bulan.
Seperti dilansir AFP, Selasa (23/1/2024), Jaksa Agung Tarek William Saab saat berbicara kepada wartawan di Caracas, pada Senin (22/1) waktu setempat, mengatakan bahwa semua tersangka "telah mengakui dan mengungkapkan informasi mengenai rencana tersebut".
Saab mengungkapkan bahwa para tersangka didakwa melakukan pengkhianatan dan dihukum atas kejahatan mereka.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Saab yang merupakan loyalis Maduro ini mengatakan bahwa surat perintah penangkapan telah dikeluarkan untuk 11 orang lainnya, termasuk sejumlah aktivis HAM, jurnalis dan tentara yang mengasingkan diri, atas dugaan rencana yang juga menargetkan Menteri Pertahanan (Menhan) Vladimir Padrino.
Maduro mendesak hukuman maksimum bagi orang-orang yang ditangkap, dan mengatakan dirinya telah memerintahkan Kementerian Pertahanan untuk memecat dan mengusir para personel militer yang terlibat dalam rencana pembunuhan itu.
"Hukuman maksimum harus diterapkan terhadap mereka... atas terorisme, konspirasi, dan pengkhianatan," cetus Maduro dalam program televisinya.
Maduro, pada 15 Januari lalu, mengecam apa yang disebut sebagai rencana melawan dirinya.
Simak berita selengkapnya di halaman berikutnya.
Menhan Padrino, dalam konferensi pers, mengatakan bahwa operasi yang dimulai tahun lalu untuk mengungkap lebih detail soal dugaan konspirasi itu dirahasiakan karena bertepatan dengan dilakukannya "pembicaraan" antara Maduro dan AS yang berujung pertukaran tahanan.
Dia menyalahkan rencana itu pada "kelompok sayap kanan", sebutan yang biasa digunakan Maduro untuk menyebut oposisi pemerintah, dengan "dukungan" dari Badan Intelijen Pusat AS atau CIA dan Badan Pemberantasan Narkoba AS (DEA).
Para pejabat Venezuela bahkan merilis sebuah video yang disebut menunjukkan keterlibatan pemimpin oposisi, Maria Corina Machado, dalam rencana tersebut. Saab telah bersumpah bahwa "penangkapan lebih lanjut akan menyusul", namun tanpa menyebut nama.
Maduro terpilih menjabat periode kedua tahun 2018 lalu, namun kekuasaannya tidak diakui oleh banyak negara dan mendapat banyak sanksi. Rentetan sanksi itu telah dilonggarkan sejak pemerintahan Maduro setuju untuk menggelar pemilu yang bebas dan adil tahun ini dengan kehadiran para pengamat.