.webp)
Menteri Luar Negeri (Menlu) Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan mengatakan bahwa Riyadh bisa saja mengakui Israel jika ada kesepakatan komprehensif yang tercapai, dengan mencakup status kenegaraan resmi bagi Palestina.
Seperti dilansir Reuters, Rabu (17/1/2024), Pangeran Faisal menyampaikan hal itu saat berbicara dalam panel di Forum Ekonomi Dunia (WEF) pada Selasa (16/1) waktu setempat, yang digelar di Davos, Swiss.
Komentar tersebut disampaikan saat perang terus berkecamuk antara Israel dan Hamas di Jalur Gaza tanpa menunjukkan tanda-tanda mereda.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami setuju bahwa perdamaian regional mencakup perdamaian bagi Israel, namun hal itu hanya dapat terjadi melalui perdamaian bagi Palestina melalui negara Palestina," cetus Pangeran Faisal dalam forum dunia tersebut.
Saat ditanya lebih lanjut apakah Saudi akan mengakui Israel sebagai bagian dari perjanjian politik yang lebih luas, Pangeran Faisal menjawab: "Tentu saja."
Lebih lanjut, Pangeran Faisal mengatakan bahwa menjaga perdamaian regional melalui pembentukan negara Palestina merupakan "sesuatu yang telah kami upayakan bersama dengan pemerintah AS (Amerika Serikat), dan hal ini lebih relevan dalam konteks Gaza".
Mencapai kesepakatan normalisasi dengan Saudi akan menjadi semacam hadiah utama bagi Israel, setelah negara Yahudi itu menjalin hubungan diplomatik dengan beberapa negara Arab, seperti Uni Emirat Arab, Bahrain dan Maroko. Hal tersebut juga akan mengubah geopolitik Timur Tengah.
Saudi merupakan negara paling kuat di dunia Arab dan rumah bagi situs-situs paling suci dalam agama Islam, serta memiliki pengaruh keagamaan besar di seluruh dunia. Usai perang pecah di Jalur Gaza pada Oktober tahun lalu, Riyadh menangguhkan rencana normalisasi hubungan dengan Tel Aviv yang didukung Washington.
Simak berita selengkapnya di halaman berikutnya.
Lihat juga Video: Uni Emirat Arab Bakal Buka Pabrik Alkohol Legal Pertama
Dua sumber yang mengetahui pemikiran Saudi menuturkan kepada Reuters bahwa akan ada penundaan dalam pembicaraan normalisasi, yang dipandang sebagai langkah penting bagi Riyadh untuk mendapatkan imbalan nyata dari pakta pertahanan AS.
Sebelum 7 Oktober 2023 saat Hamas menyerang Israel yang menjadi pemicu perang, baik pemimpin Saudi maupun pemimpin Israel telah memberikan isyarat bahwa kedua negara terus bergerak maju untuk mewujudkan normalisasi hubungan diplomatik yang bisa mengubah Timur Tengah.
Palestina menginginkan sebuah negara di wilayah yang direbut Israel dalam perang tahun 1967 silam, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Perundingan antara Palestina dan Israel, yang disponsori AS, untuk mencapai tujuan itu telah mandek selama lebih dari satu dekade.
Di antara hambatan yang dihadapi adalah permukiman Yahudi di wilayah Palestina yang diduduki, dan perselisihan antara Otoritas Palestina yang didukung Barat dengan kelompok Hamas yang menolak hidup berdampingan dengan Israel.
"Ada jalan menuju masa depan yang lebih baik bagi kawasan ini, bagi Palestina, dan bagi Israel, yaitu perdamaian, dan kami berkomitmen penuh untuk mewujudkannya," tegas Pangeran Faisal dalam forum dunia tersebut.
"... gencatan senjata oleh semua pihak harus menjadi titik awal bagi perdamaian berkelanjutan dan permanen, yang hanya dapat terjadi melalui keadilan bagi rakyat Palestina," cetusnya.
Pemerintahan Israel saat ini, yang beraliran sayap kanan, telah mengabaikan prospek mereka memberikan konsesi yang signifikan kepada Palestina sebagai bagian dari potensi kesepakatan normalisasi dengan Saudi.
