.webp)
Menteri Luar Negeri (Menlu) Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan mengkritik komunitas internasional yang disebutnya belum memprioritaskan gencatan senjata demi segera mengakhiri pertempuran yang menghancurkan Jalur Gaza.
Seperti dilansir Al Arabiya, Sabtu (9/12/2023), seruan ini disampaikan Pangeran Faisal saat para Menlu negara-negara Arab, pada Jumat (8/12) waktu setempat, menyerukan kepada Israel untuk mengizinkan lebih banyak bantuan kemanusiaan masuk ke daerah kantong Palestina tersebut.
"Salah satu faktor yang mengganggu dalam konflik ini adalah bahwa mengakhiri konflik dan pertempuran tampaknya tidak menjadi prioritas, atau setidaknya... ada beberapa komunitas internasional yang tidak merasa demikian (pertempuran harus diakhiri sesegera mungkin-red)," cetus Pangeran Faisal.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami semua sangat kecewa dengan pendekatan tersebut," ucapnya saat berbicara dalam konferensi pers dengan Menlu Yordania, Menlu Mesir, Menlu Qatar, Menlu Palestina dan Menlu Turki.
Delegasi Menlu negara Arab itu dijadwalkan bertemu dengan Menlu Amerika Serikat (AS) Antony Blinken di Washington DC pada Jumat (8/12) malam sebagai bagian dari tur global mereka, yang merupakan bagian dari upaya untuk menghentikan pertempuran di Jalur Gaza.
Para Menlu negara-negara Arab itu juga memiliki misi untuk mengaktifkan kembali proses perdamaian antara Palestina dan Israel, serta mendesak aliran bantuan kemanusiaan segera ke Jalur Gaza.
Pangeran Faisal menekankan adanya kebutuhan mendesak untuk meningkatkan bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza secara signifikan.
"Tidak bisa diterima jika bantuan kemanusiaan dibatasi... padahal kebutuhannya sangat mendesak," tegas Pangeran Faisal.
Simak berita selengkapnya di halaman selanjutnya.
Diketahui bahwa dalam voting Dewan Keamanan PBB pada Jumat (8/12) waktu setempat, sebanyak 13 negara anggota, termasuk Jepang dan Prancis yang merupakan sekutu AS, menyetujui resolusi menyerukan gencatan senjata segera di Jalur Gaza tersebut.
Satu suara abstain diberikan oleh Inggris. Sementara AS yang merupakan anggota tetap Dewan Keamanan PBB menggunakan hak veto untuk menolak resolusi tersebut, yang berarti menggagalkan disepakatinya resolusi itu.
Dalam penjelasannya, wakil perwakilan AS untuk PBB Robert Wood mengkritik para pengusung resolusi itu yang disebut terlalu terburu-buru untuk mewujudkannya. Wood juga mengkritik soal seruan gencatan senjata tanpa syarat dalam resolusi tersebut.
"Resolusi ini masih berisi seruan untuk gencatan senjata tanpa syarat... resolusi ini akan membuat Hamas dapat mengulangi apa yang mereka lakukan pada 7 Oktober," tegas Wood dalam argumennya.
