Pemerintah Yordania menegaskan semua opsi terbuka untuk merespons serangan Israel yang terus berlanjut terhadap Jalur Gaza. Otoritas Amman secara spesifik menyebut Israel telah gagal dalam membedakan antara target militer dan target sipil dalam pengeboman dan operasi darat yang berlangsung di daerah kantong Palestina itu.
Seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Selasa (7/11/2023), penegasan itu disampaikan oleh Perdana Menteri (PM) Bisher al Khasawneh dalam pernyataan terbaru pada Senin (6/11) waktu setempat. Namun Khasawneh tidak menjelaskan lebih detail soal langkah apa yang akan diambil oleh Yordania.
Beberapa hari lalu, Yordania menarik Duta Besarnya dari Israel sebagai bentuk protes atas serangan tanpa henti Israel terhadap Jalur Gaza, setelah serangan lintas perbatasan oleh Hamas pada 7 Oktober lalu. Para pejabat Tel Aviv melaporkan lebih dari 1.400 orang, yang sebagian besar warga sipil, tewas akibat serangan itu.
Laporan terbaru otoritas kesehatan Gaza, yang dikuasai Hamas, menyebut lebih dari 10.000 orang tewas akibat serangan Israel yang berlangsung selama sebulan terakhir. Dari jumlah tersebut, lebih dari 4.000 orang di antaranya merupakan anak-anak.
Pekan lalu, Yordania juga mengumumkan bahwa Duta Besar Israel, yang meninggalkan Amman tak lama setelah serangan Hamas, tidak akan diizinkan kembali ke negara tersebut. Sang Duta Besar Israel itu secara efektif dinyatakan 'persona non grata' oleh otoritas Yordania.
"Semua opsi tersedia bagi Yordania dalam menghadapi agresi Israel terhadap Gaza dan dampaknya," ucap Khasawneh saat berbicara kepada media pemerintah.
Yordania diketahui menandatangani perjanjian damai dengan Israel pada tahun 1994 silam.
Simak berita selengkapnya di halaman berikutnya.
Lihat juga Video: Dokter Palestina Lulusan UNS Tewas Imbas Bom Israel
(nvc/ita)