.webp)
Pemerintah Amerika Serikat (AS) dan beberapa negara lainnya sedang mempertimbangkan 'berbagai kemungkinan permutasi' untuk masa depan Jalur Gaza, jika Hamas sepenuhnya disingkirkan dari kekuasaan atas daerah kantong Palestina tersebut.
Seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Rabu (1/11/2023), Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Antony Blinken mengatakan kepada Komite Alokasi Senat yang menggelar rapat pada Selasa (31/10) waktu setempat, bahwa status quo Hamas yang bertanggung jawab atas Jalur Gaza tidak bisa dilanjutkan.
Di sisi lain, ujar Blinken, Israel juga tidak ingin menguasai Jalur Gaza.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Blinken mengatakan bahwa di antara kedua posisi itu, terdapat 'berbagai kemungkinan permutasi yang saat ini kami amati dengan cermat, seperti halnya negara-negara lainnya'. Permutasi bisa juga berarti perubahan susunan.
Opsi yang paling masuk akal untuk beberapa waktu, menurut Blinken, adalah 'Otoritas Palestina yang efektif dan direvitalisasi' yang memiliki pemerintahan atas Jalur Gaza. Namun demikian, lanjut Blinken, yang menjadi pertanyaan adalah apakah hal tersebut bisa dicapai.
"Dan jika Anda tidak bisa mencapainya, maka ada pengaturan sementara lainnya yang mungkin melibatkan sejumlah negara lainnya di kawasan ini. Itu mungkin melibatkan badan-badan internasional yang akan membantu dalam menyediakan keamanan dan pemerintahan," jelas Biden dalam pernyataannya.
Israel terus menggempur Jalur Gaza untuk membalas serangan Hamas pada 7 Oktober lalu, yang dilaporkan menewaskan lebih dari 1.400 orang. Serangan udara Israel yang berlangsung lebih dari tiga pekan terakhir itu dilaporkan telah menewaskan lebih dari 8.300 orang di Jalur Gaza.
Namun hal itu tidak menghalangi Israel yang bersumpah untuk memusnahkan Hamas.
Simak Video 'Peringatan WHO soal Bencana Kesehatan Masyarakat di Gaza':
Simak berita selengkapnya di halaman berikutnya.
