Israel Marah Usai Majelis Umum PBB Serukan Gencatan Senjata di Gaza

Israel Marah Usai Majelis Umum PBB Serukan Gencatan Senjata di Gaza

Novi Christiastuti - detikNews
Sabtu, 28 Okt 2023 09:57 WIB
Pertemuan Majelis Umum PBB membahas konflik Hamas dan Israel. (AP Photo/Bebeto Matthews)
Pertemuan Majelis Umum PBB membahas konflik Hamas dan Israel (AP Photo/Bebeto Matthews)
New York -

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) meloloskan resolusi yang menyerukan 'gencatan senjata kemanusiaan segera' di Jalur Gaza, yang terus digempur oleh militer Israel sejak awal bulan ini. Israel dengan marah menolak resolusi tersebut dan menyebut PBB tidak lagi memiliki legitimasi.

Seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Sabtu (28/10/2023), resolusi yang bersifat tidak mengikat itu mendapatkan 120 suara dukungan, 14 suara penolakan dan 45 suara abstain dari para anggota Majelis Umum PBB yang menggelar pertemuan pada Jumat (27/10) waktu setempat.

Israel dan sekutunya, Amerika Serikat (AS), mengkritik keras resolusi tersebut karena tidak menyebutkan nama Hamas di dalamnya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Reaksi keras diberikan oleh Israel yang menolak resolusi tersebut, dengan menegaskan negaranya akan menggunakan 'segala cara yang kami miliki' dalam menghadapi Hamas.

"Hari ini adalah hari yang akan dianggap sebagai keburukan. Kita semua telah menyaksikan bahwa PBB tidak lagi memiliki legitimasi atau relevansi sedikit pun," ucap Duta Besar Israel Gilad Erdan dalam forum Majelis Umum PBB.

ADVERTISEMENT

"Anda semuanya memalukan," sebutnya.

"Israel akan terus mempertahankan diri. Kami akan mempertahankan masa depan kami, keberadaan kami dengan membersihkan dunia dari kejahatan Hamas sehingga mereka tidak lagi mengancam orang lain," tegas Erdan dalam pernyataannya.

Simak berita selengkapnya di halaman berikutnya.

Simak Video: Tumbangnya Internet Gaza di Tengah Invasi Darat Israel

[Gambas:Video 20detik]



Resolusi yang diajukan oleh Yordania mewakili 22 negara-negara Arab itu menyerukan 'gencatan senjata kemanusiaan segera, yang bertahan lama dan berkelanjutan yang mengarah pada penghentian permusuhan'. Naskah resolusi versi sebelumnya hanya menyerukan 'gencatan senjata segera'.

Israel telah menggempur Jalur Gaza sejak Hamas melancarkan serangan mengejutkan pada 7 Oktober lalu. Otoritas Tel Aviv melaporkan lebih dari 1.400 orang tewas akibat serangan Hamas, dengan lebih dari 220 orang lainnya disandera dan dibawa ke Jalur Gaza.

Sementara otoritas kesehatan Jalur Gaza yang dikuasai Hamas melaporkan sedikitnya 7.326 orang tewas akibat serangan udara Israel selama lebih dari tiga pekan terakhir. Kebanyakan korban tewas merupakan warga sipil dan banyak di antaranya adalah anak-anak.

Hamas Sambut Baik Resolusi PBB Serukan Gencatan Senjata di Gaza

Kelompok Hamas, dalam tanggapannya, menyambut baik seruan PBB untuk mengakhiri konflik dengan Israel.

"Kami menuntut penerapannya segera untuk memungkinkan masuknya bahan bakar dan bantuan kemanusiaan bagi warga sipil," sebut Hamas dalam pernyataannya.

Otoritas Palestina, yang merupakan saingan Hamas, menyebut serangan Israel telah 'mencapai puncak kebrutalan baru'. Kementerian Luar Negeri pada Otoritas Palestina menyebut ada 'posisi internasional yang solid dalam menolak agresi Israel yang tidak terkendali'.

AS Keluhkan Hamas Tak Disebut dalam Resolusi Majelis Umum PBB

Resolusi yang didukung mayoritas anggota Majelis Umum PBB itu disponsori bersama oleh hampir 50 negara, termasuk Indonesia. Resolusi itu berpusat pada situasi kemanusiaan yang mengerikan di Jalur Gaza yang terus dibombardir oleh Israel.

Isi resolusi itu menyerukan penyaluran 'segera' untuk air, makanan, pasokan medis, bahan bakar dan listrik serta akses tanpa hambatan bagi PBB dan badan-badan kemanusiaan lainnya yang berupaya membantu warga Palestina.

Resolusi itu juga mengecam 'semua tindakan kekerasan yang ditujukan terhadap warga sipil Palestina dan Israel, termasuk semua tindakan terorisme dan serangan tanpa pandang bulu', namun tidak disebutkan nama Hamas di dalamnya.

Resolusi ini mengungkapkan perpecahan di negara-negara Barat, di mana Prancis memberikan suara dukungan, sedangkan Jerman, Italia dan Inggris memilih abstain, dan Austria juga AS menolak.

"Sangat keterlaluan bahwa resolusi ini gagal menyebutkan nama pelaku serangan teroris pada 7 Oktober," tegas Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield dalam pernyataannya.

"Kata kunci lain yang hilang dalam resolusi ini adalah sandera," imbuhnya.

Halaman 2 dari 2
(nvc/idh)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
Selengkapnya



Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Ajang penghargaan persembahan detikcom bersama Polri kepada sosok polisi teladan. Baca beragam kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini.
Hide Ads