Kevin McCarthy dilengserkan anggotanya dari jabatan Ketua House of Representatives (HOR) atau DPR Amerika Serikat (AS). Ini merupakan pertama kalinya terjadi dalam sejarah AS.
Dilansir Reuters, Rabu (4/10/2023), McCarthy dilengserkan dari jabatannya dalam voting bersejarah pada Selasa (3/10) waktu setempat. Lengsernya McCarthy terjadi saat pertikaian internal di dalam Partai Republik membuat Kongres AS semakin kacau.
McCarthy dilengserkan dari jabatannya setelah beberapa anggota DPR dari Partai Republik bergabung dengan sebagian besar anggota DPR dari Partai Demokrat dalam pemungutan suara untuk mencopotnya. Partai Republik diketahui mendominasi kursi DPR AS saat ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hasil voting menunjukkan 216 suara anggota DPR AS menyetujui McCarthy dicopot dari jabatannya, sementara 210 suara menolak. Terdapat delapan anggota DPR dari Partai Republik dan 208 anggota dari Partai Demokrat yang setuju mencopot McCarthy.
Hasil voting itu merupakan sejarah karena baru pertama kali para anggota DPR mencopot pemimpinnya sendiri. McCarthy pun lengser dari jabatannya usai Kongres AS meloloskan rancangan undang-undang (RUU) pendanaan sementara atau stopgap bill demi mencegah penutupan pemerintah federal AS.
Dalam pernyataan kepada wartawan, McCarthy menyatakan dirinya tidak akan kembali mencalonkan diri sebagai Ketua DPR.
"Saya memperjuangkan apa yang saya yakini. Saya yakin saya bisa terus berjuang, tapi mungkin dengan cara yang berbeda," ujarnya.
DPR AS pun tidak akan memiliki pemimpin, setidaknya selama sepekan ke depan. Beberapa anggota DPR dari Partai Republik mengungkap rencana bertemu pada 10 Oktober untuk membahas calon pengganti McCarthy. Pemungutan suara untuk memilih Ketua baru DPR AS akan digelar pada 11 Oktober.
Apa yang sebenarnya dilakukan McCarthy?
McCarthy berulang kali membuat marah Partai Demokrat dalam beberapa pekan terakhir. Salah satu pemicunya ialah langkah kubu Partai Republik meluncurkan penyelidikan pemakzulan terhadap Presiden AS Joe Biden.
Pada Sabtu (30/9) lalu, McCarthy memberi sedikit waktu kepada anggota DPR Amerika Serikat untuk membaca RUU pendanaan sementara demi mencegah penutupan pemerintah yang perlu divoting. Demokrat sebenarnya bisa saja menyelamatkan McCarthy dari jabatannya, namun mereka menegaskan tidak akan membantu Partai Republik dalam menyelesaikan masalah internal partai.
Pemberontakan dalam internal Partai Republik juga muncul dengan dipimpin oleh Matt Gaetz yang merupakan anggota DPR perwakilan Florida.
"Kevin McCarthy adalah makhluk rawa. Dia naik ke tampuk kekuasaan dengan mengumpulkan uang berbunga khusus dan mendistribusikan kembali uang itu sebagai imbalan atas bantuan. Kita sedang mengatasi demam ini sekarang," ucap Gaetz.
Ini merupakan momen drama tingkat tinggi terbaru dalam setahun terakhir. DPR AS, yang dikuasai Partai Republik, membawa Washington ke ambang gagal bayar utang USD 31,4 triliun dan penutupan sebagian pemerintah federal.
Partai Republik kini menguasai DPR AS dengan mayoritas tipis, yakni 221 suara melawan 212 suara Partai Demokrat. Hal ini membuat Republik tidak boleh kehilangan lima suara anggotanya agar tak kalah dari Demokrat saat voting.
Lengsernya McCarthy menjadikan aktivitas legislatif DPR AS terhenti. Tenggat waktu untuk penutupan pemerintah juga segera tiba pada 17 November, jika Kongres tidak menyepakati RUU untuk memperpanjang pendanaan. Gedung Putih pun berharap DPR bergerak cepat memilih ketua DPR pengganti.
Lihat juga Video 'Trump Sebut Pilpres AS 2024 Penting: Negara Kita Akan 'Masuk Neraka'':
Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.
Lalu, apakah ada Plt Ketua DPR AS?
Setelah McCarthy dicopot, maka anggota DPR dari Partai Republik, Patrick McHenry, ditunjuk menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPR AS dalam waktu yang sangat terbatas, yakni selama 3 hari legislatif.
Berdasarkan panduan aturan dan prosedur yang ada, seorang Plt Ketua DPR AS 'bisa menjalankan wewenang jabatan Ketua yang mungkin diperlukan dan layak sembari menunggu pemilihan ketua atau ketua pro-tempore'.
Anggota DPR Partai Republik, Kelly Armstrong, mengatakan tugas utama McHenry adalah 'mencarikan kita ketua baru'. Langkah-langkah lebih jauh, ujar Armstrong, bisa memicu upaya untuk menggulingkan McHenry.
Hingga Ketua DPR yang baru resmi dilantik, kecil kemungkinan ada tindakan lebih lanjut mengenai RUU untuk mendanai pemerintah federal. Apalagi, Kongres AS menghadapi tenggat waktu 17 November untuk bisa mengesahkan rencana anggaran lainnya dan untuk jangka panjang atau menghadapi penutupan pemerintah.
Para anggota DPR dari Partai Republik mengatakan mereka membutuhkan setidaknya satu minggu untuk memilih ketua baru.
Kini, masing-masing partai diharapkan berusaha mencari calon Ketua DPR AS yang baru. Partai Demokrat dianggap lebih mudah memilih calon karena mereka mendukung Pemimpin Minoritas Hakeem Jeffries yang mencalonkan diri sebagai ketua pada Januari lalu melawan McCarthy dan beberapa kandidat lainnya.
Situasi lebih sulit dinilai terjadi di Partai Republik karena ada perpecahan, terutama di kalangan kelompok kecil konservatif garis keras yang menginginkan pemotongan besar-besaran dalam rencana anggaran federal, mungkin akan lebih sulit dalam memilih kandidat.
McHenry bisa memiliki keuntungan karena dia bertindak sebagai Plt Ketua DPR AS. Namun, tidak diketahui secara jelas apakah dia menginginkan jabatan itu.
Berdasarkan Konstitusi AS, Ketua DPR tidak harus menjadi anggota Kongres. Itulah sebabnya, beberapa anggota Partai Republik melontarkan nama mantan Presiden Donald Trump untuk jabatan itu meski Trump sedang mencalonkan diri sebagai kandidat capres dan mengatakan tidak menginginkan jabatan tersebut.