India berencana untuk mengganti nama resminya. Pemerintahan Perdana Menteri (PM) Narendra Modi kemungkinan akan mengajukan resolusi pergantian nama itu dalam sidang khusus parlemen yang digelar dua pekan mendatang. Apa nama resmi baru India nantinya?
Seperti dilansir The Economic Times, Kamis (7/9/2023), rencana pergantian nama resmi India terungkap setelah undangan jamuan makan malam kenegaraan KTT G20 yang dikirimkan Presiden India Droupadi Murmu pekan ini menyebutkan jabatannya sebagai 'Presiden Bharat', bukan 'Presiden India'.
Pemimpin Kongres India, Jairam Ramesh, dalam pernyataannya mengonfirmasi hal tersebut. Dilaporkan The Economic Times bahwa pemerintahan Modi akan mengajukan resolusi pergantian nama resmi India menjadi 'Bharat' dalam sidang khusus parlemen pada 18-22 September mendatang.
"Jadi berita itu memang benar," ucap Ramesh dalam pernyataan via media sosial X, yang sebelumnya bernama Twitter.
"Rashtrapati Bhawan (Istana Kepresidenan India-red) telah mengirimkan undangan jamuan makan malam G20 pada 9 September atas nama 'Presiden Bharat', bukan 'Presiden India'," jelasnya.
"Sekarang, Pasal 1 dalam Konstitusi bisa dibaca: 'Bharat, yang tadinya India, akan menjadi Persatuan Negara. Namun sekarang bahkan 'Persatuan Negara' ini sedang diserang," sebut Ramesh.
Nama Bharat bukanlah nama baru, karena Konstitusi India telah sejak lama menyebutkan dua nama, yakni 'India' dan 'Bharat'. Menurut The Economic Times, pasal 1 Konstitusi India secara jelas berbunyi: "India, yaitu Bharat, akan menjadi Persatuan Negara-negara."
Draft pasal 1 Konstitusi India itu diadopsi sejak 18 September 1949 silam, dan menjadi pernyataan paling penting yang menetapkan nama resmi negara tersebut.
Simak berita selengkapnya di halaman selanjutnya.
Saksikam Video 'Buka KTT ASEAN-India, Jokowi Soroti Potensi Kerja Sama di Sektor Kelautan':
(nvc/ita)